Kementerian PUPR Alokasikan Rp 21,4 Triliun untuk Pemulihan Infrastruktur Bencana Sumatera

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merinci progres pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian PUPR mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 21,42 triliun untuk penanganan dampak bencana selama tahun 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Apri Artoto, menjelaskan bahwa anggaran tersebut terbagi untuk beberapa sektor. “Pagu efektif penanganan bencana Sumatra tahun 2026 di Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp 21,42 triliun yang terbagi untuk sektor sumber daya air ini Rp 7,85 triliun, kemudian Bina Marga Rp 6,64 triliun, Cipta Karya Rp 4,05 triliun, dan prasarana strategis Rp 2,89 triliun,” ujar Apri di Kantor Kemendagri pada Rabu (28/10/2026).

Dalam sektor sumber daya air, penanganan difokuskan pada 17 dari 25 daerah irigasi yang terdampak, dengan progres rata-rata mencapai 15%. Selain itu, 33 sungai yang menjadi kewenangan pusat juga sedang dalam tahap pemulihan dengan rata-rata progres 19,19%.

Apri menambahkan bahwa penanganan muara sungai menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan kelancaran aliran dari hulu hingga hilir. Dari 29 titik muara yang direncanakan, empat di antaranya telah selesai, sementara enam lainnya sedang dalam pengerjaan dengan progres rata-rata 14,94%.

Sektor Bina Marga juga melaporkan kemajuan signifikan. Dari total 33 ruas jalan nasional yang ditangani, dua ruas telah selesai diperbaiki, dengan sisa ruas lainnya dalam proses penyelesaian yang mencapai rata-rata progres 59,04%. Untuk penanganan jembatan, dari 20 jembatan yang ditargetkan, lima unit telah selesai dibangun, terdiri dari tiga di Aceh dan dua di Sumatera Barat. Sebanyak 15 jembatan lainnya masih dalam proses penyelesaian dengan progres rata-rata 63,29%.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai prioritas, terutama mengingat potensi banjir akibat curah hujan tinggi di wilayah terdampak. “Ini juga permintaan dari teman-teman di kepala daerah agar diberi prioritas untuk normalisasi sungai di sungai-sungai yang itu rawan karena sedimennya sudah tinggi dan itu bisa mengakibatkan terjadinya banjir ketika hujan lebat,” ungkap Tito.

Tito merinci beberapa lokasi yang terdampak banjir akibat meluapnya sungai, antara lain di Kota Padang, Aceh Tenggara, Kecamatan Tukan, Tapak Tuli Tengah, Aceh Tamiang, dan Kabupaten Solok. Kondisi ini terjadi karena sedimen yang tinggi menyebabkan air tidak tertampung dan akhirnya meluap.

Tinggalkan komentar