Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengadakan sebuah pertemuan pra-sosialisasi dan dialog dengan warga Nagari Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Acara ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan Jalan Tol Bukittinggi-Sicincin. Dialog ini merupakan langkah awal sebelum dilakukannya sosialisasi resmi oleh tim terpadu yang dijadwalkan pada pertengahan November 2026.
Pertemuan yang diselenggarakan pada Rabu (28/10/2026) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Turut hadir Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, dan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly. Selain itu, hadir pula para camat, wali nagari, niniak mamak, serta tokoh masyarakat dari wilayah yang berpotensi terdampak pembangunan.
Andre Rosiade menjelaskan bahwa pra-sosialisasi ini memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pandangan. Keberatan, usulan perubahan trase jalan tol, hingga kebutuhan akan akses penghubung dan fasilitas umum yang mungkin terdampak, semuanya dapat diutarakan dalam forum ini.
Menurut Andre, dialog yang dilaksanakan sejak tahap awal sangat krusial untuk mengidentifikasi dan membahas potensi persoalan yang mungkin timbul. “Kalau terlalu lama kita tidak berdialog, isu bisa semakin berkembang. Karena itu, kita datang langsung untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Silakan sampaikan kalau ada yang keberatan, menolak, atau memiliki usulan. Kita tampung dan cari solusi bersama,” tegas Andre.
Lebih lanjut, Andre menerangkan bahwa sosialisasi resmi pada November 2026 akan mengulas trase tol secara lebih mendalam. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk menyampaikan segala permasalahan sejak dini, termasuk dampak terhadap lahan pertanian, sistem irigasi, akses antar-nagari, dan fasilitas umum.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR, Andre menekankan pentingnya pembahasan usulan pembangunan seperti overpass, underpass, dan drainase, serta kemungkinan penyesuaian trase sejak awal. Hal ini agar masukan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perencanaan teknis. “Prinsipnya, kita tidak ingin memaksakan kehendak. Kita ingin mendengarkan masyarakat dan meminimalkan persoalan. Kalau ada masukan yang memungkinkan untuk dilaksanakan, mari kita bahas bersama dan cari jalan keluar terbaik,” ujar Andre yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Andre menambahkan bahwa Tol Bukittinggi-Sicincin sangat dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas di Sumatera Barat. Jalan tol ini diharapkan dapat berfungsi sebagai jalur alternatif ketika akses utama Padang-Bukittinggi terganggu oleh bencana, sekaligus memperlancar distribusi logistik serta hasil pertanian dan perkebunan.
Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, memaparkan bahwa kebutuhan lahan untuk rencana trase di wilayah Tanah Datar diperkirakan mencapai 179,8 hektare, yang terbagi dalam lebih dari 1.100 bidang. Ia menyatakan bahwa masukan dari masyarakat mengenai bidang tanah, akses penghubung, drainase, dan kebutuhan infrastruktur lainnya akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan perencanaan.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyampaikan harapannya agar pertemuan ini dapat menjembatani kebutuhan pembangunan dengan aspirasi masyarakat. Ia mengajak para niniak mamak dan tokoh nagari untuk menyampaikan persoalan secara terbuka demi tercapainya solusi yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Dalam sesi dialog, perwakilan dari Nagari Panyalaian mengajukan permintaan agar pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), BPRN, dan tokoh masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan. Mereka juga menuntut kejelasan mengenai trase, lokasi pintu keluar tol, batas wilayah, serta mekanisme ganti kerugian atas tanah, bangunan, sawah, tanaman, dan fasilitas umum.
Ketua KAN Koto Laweh, Yulfahmi Datuk Pangeran Muliie, turut menyoroti potensi dampak pembangunan terhadap lahan pertanian produktif yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Ia meminta agar pendataan lapangan dilakukan dengan melibatkan warga dan tokoh adat secara langsung.
Seluruh masukan yang telah disampaikan akan diinventarisasi untuk dibahas lebih lanjut menjelang sosialisasi resmi oleh tim terpadu pada November 2026. Diharapkan melalui tahapan ini, berbagai persoalan terkait trase, pembebasan lahan, dan kebutuhan infrastruktur dapat dibahas dengan mempertimbangkan kondisi serta aspirasi masyarakat setempat secara optimal.