Jakarta – Integritas aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya diukur dari kepatuhan pada aturan, tetapi juga bagaimana mereka membuat keputusan secara objektif dan mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Pengelolaan konflik kepentingan menjadi fondasi krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan terpercaya.
Potensi konflik kepentingan dapat muncul dalam berbagai proses pemerintahan. Jika tidak dikenali dan dikelola dengan baik, kondisi ini berisiko memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pengelolaan konflik kepentingan harus menjadi bagian integral dari sistem pencegahan yang diterapkan secara konsisten di setiap instansi pemerintah.
Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto, saat membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) Pengelolaan Konflik Kepentingan Tahun 2026 di Bogor, Senin (19/10/2026).
“Keberadaan regulasi yang baik belum secara otomatis menjamin implementasi yang baik. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan pengelolaan konflik kepentingan benar-benar bekerja dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, didukung mekanisme pengendalian yang efektif serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan,” ujar Erwan dalam keterangan tertulisnya.
Erwan menjelaskan bahwa pengelolaan konflik kepentingan merupakan satu dari delapan langkah strategis transformasi melayani negeri yang didorong oleh Menteri PANRB. Penguatan ini didukung oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang menjadi landasan bagi instansi pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan yang terstruktur.
Tantangan dalam penerapan kebijakan ini tercermin dari hasil reviu Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Public Integrity Indicators pada area konflik kepentingan. Indonesia telah memenuhi 100 persen kriteria regulasi terkait konflik kepentingan, melampaui rata-rata negara OECD yang sebesar 77 persen.
“Namun, capaian pada aspek implementasi baru mencapai 56 persen. Sementara itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025 turut menyoroti berbagai risiko konflik kepentingan. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan penerapan kebijakan agar tidak berhenti pada pemenuhan regulasi, tetapi mampu mencegah risiko secara nyata,” ungkapnya.
Untuk mempercepat implementasi, Kementerian PANRB mendorong pendampingan kepada instansi pemerintah, penguatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), serta pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Kolaborasi dengan PERURI juga digalakkan untuk pengembangan ekosistem digital yang mendukung pengelolaan konflik kepentingan yang lebih terintegrasi.
Penguatan implementasi ini juga didukung melalui kolaborasi dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3), sebuah program kerja sama resmi Pemerintah Australia dan Indonesia untuk perbaikan tata kelola hukum di Indonesia.
Strategy Manager Transparansi dan Akuntabilitas AIPJ3, Teguh Pujianto Nugroho, menambahkan bahwa pengelolaan konflik kepentingan adalah bagian penting dari upaya pencegahan korupsi. Ia berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut, termasuk pendampingan dan penerapan kebijakan langsung di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
“Dengan penyelarasan kebijakan dan penerapan yang nyata, pengelolaan konflik kepentingan dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat pencegahan korupsi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat,” tutur Teguh.
Kegiatan ToT Pengelolaan Konflik Kepentingan Tahun 2026 diharapkan dapat membekali para peserta agar mampu menjadi fasilitator dan penggerak perubahan. Mereka diharapkan dapat memperluas pemahaman serta mendorong penerapan kebijakan di instansi masing-masing, sehingga pengelolaan konflik kepentingan semakin melekat dalam praktik birokrasi dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.