Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh instansi yang terlibat dalam aplikasi digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk memperkuat sistem teknologi informasi (IT) mereka. Langkah ini krusial untuk mendukung integrasi data lintas instansi, meningkatkan keandalan sistem, serta menjaga keamanan data pribadi penerima bantuan.
Tito menjelaskan bahwa penentuan kelayakan penerima bantuan sosial memerlukan penggabungan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Data tersebut meliputi informasi kepemilikan tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), data kepemilikan kendaraan dari kepolisian, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kecerdasan buatan (AI) juga dimanfaatkan untuk membantu proses kategorisasi kelayakan.
“Kenapa kekuatannya (aplikasi Perlinsos) kuat sekali? Karena menggabungkan data-data dari berbagai instansi, dan menggunakan AI untuk membaca bahwa ini layak atau tidak layak,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026), usai Rapat Koordinasi Rencana Rollout Nasional Digitalisasi Perlinsos di Jakarta.
Untuk menunjang penerapan sistem digitalisasi Perlinsos, penguatan infrastruktur IT pada instansi terkait menjadi prioritas utama. Mendagri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penyimpanan (storage), lebar pita jaringan (bandwidth), sistem pencadangan (backup), dan keamanan siber (cybersecurity).
“Perkuat betul storage, bandwidth-nya, dan cybersecurity-nya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Tito mengingatkan bahwa pengelolaan data dalam aplikasi Perlinsos harus mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan. Penguatan sistem IT juga berfungsi untuk mencegah akses tidak sah dan melindungi data yang dikelola oleh instansi terkait.
“Sebab lalu lintas (data) sedemikian banyak, perlu dilakukan verifikasi, validasi. Saran kami, masing-masing semua yang terlibat dalam aplikasi ini, semua memperkuat sistem IT mereka,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.