JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons kenaikan harga cabai di berbagai daerah dengan membentuk tim pemantau khusus. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyatakan bahwa tim ini tidak hanya bertugas mengawasi perkembangan harga, tetapi juga mengevaluasi penanganan kenaikan komoditas tersebut.
Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Dalam rapat yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (19/10), Tomsi menyoroti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai lonjakan harga cabai, khususnya cabai rawit dan cabai merah.
Menurut Tomsi, kenaikan harga tersebut perlu segera ditangani agar harga cabai tetap terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu, Kemendagri akan menurunkan lima tim ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga cabai signifikan dan telah menerima bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan). Bantuan tersebut meliputi bibit, pupuk, dan sarana produksi pertanian (saprodi).
“Kami membentuk lima tim, Pak, lima tim untuk berangkat ke daerah yang (harga) cabainya tinggi dan mendapatkan bantuan dari Kementan, baik itu bibit, pupuk, saprodi, dan lain sebagainya. Kami ingin melihat sejauh mana perkembangan atau hasilnya,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2026).
Setiap tim yang diturunkan akan berkoordinasi erat dengan perwakilan Kementan dan pemerintah daerah setempat. Pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan serta mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam merespons kenaikan harga cabai.
Tomsi menekankan pentingnya pemantauan harga secara langsung di pasar. Ia berpendapat bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus memiliki pemahaman yang akurat mengenai kondisi harga aktual agar kebijakan pengendalian inflasi yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan situasi di lapangan.
“Ini untuk masyarakat. Nomor satu adalah bahwa harga-harga dapat terjangkau,” tegas Tomsi. Ia menambahkan, “Ini kewajiban kita.”
Melalui upaya pemantauan dan evaluasi yang komprehensif ini, Kemendagri berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Penguatan koordinasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian harga, terutama untuk komoditas pangan yang mengalami lonjakan harga, demi menjaga keterjangkauan harga bagi seluruh masyarakat.