Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai polemik mengenai ijazah dirinya dan putranya, yang juga merupakan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, sebagai sebuah operasi politik yang ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu.
Menanggapi hal tersebut, politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, membantah adanya operasi politik yang dimaksud oleh Jokowi. Menurutnya, justru Jokowi lah yang melakukan operasi politik selama masa kepemimpinannya.
“Tidak ada (operasi politik). Maling teriak maling, yang melakukan operasi politik selama berkuasa ya Jokowi sendiri,” ujar Guntur saat dihubungi, Senin (19/10/2026).
Guntur merinci sejumlah dugaan operasi politik yang dilakukan Jokowi. Ia menyebutkan mulai dari upaya meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden hingga polemik mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan Gibran.
“Operasi politik melalui putusan MK No 90/2023 yang memuluskan Gibran sebagai cawapres, diketok oleh ipar Jokowi, Anwar Usman mantan Ketua MK, paman Gibran dan dugaan intervensi dari orangnya Jokowi, suket penyetaraan Gibran 2019 yang terbit hanya beberapa jam tanpa dasar ijazah atau sertifikat kelulusan padahal kalau orang lain meski lengkap bisa berminggu-minggu,” jelas Guntur.
Selain itu, Guntur juga menyinggung soal dugaan adanya pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Ia menegaskan bahwa semua itu merupakan operasi politik yang bertujuan untuk memuluskan jalan Gibran menuju kekuasaan.
“Operasi politik perubahan PKPU No 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat 3 yang disebut pasal selundupan, juga pengerahan sumber daya negara untuk memenangkan Gibran itu semua operasi politik yang dilakukan Jokowi saat berkuasa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa polemik ijazah dirinya dan Gibran merupakan operasi politik yang melibatkan penumpang gelap. “Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi dilansir detikJateng, Jumat (16/10).
Jokowi tidak menampik kemungkinan bahwa polemik ijazah ini dapat mengalihkan isu-isu lain. Ia menduga operasi politik tersebut bertujuan untuk menurunkan reputasi politiknya dan Gibran.
“Bisa saja seperti itu, bisa saja, memang sekalian lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan apakah operasi politik tersebut menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menilai keduanya berpotensi menjadi target. “Ya dua-duanya bisa (Jokowi dan Gibran),” tutupnya.