Jakarta – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak secara resmi menerima tugas dan tanggung jawab baru sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Serah terima jabatan ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, pada Senin (19/10).
Setelah menerima mandat tersebut, Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa perluasan tugas BNPPDT akan mencakup kesinambungan program pengelolaan wilayah perbatasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang berpotensi menjadi zona penyangga negara atau buffer zone.
“Selain mengelola perbatasan, kami juga akan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah yang diharapkan menjadi buffer zone, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Mendagri,” ujar Maruli dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).
Ia menambahkan bahwa sejumlah program yang telah direncanakan pada tahun berjalan akan segera dilaksanakan pada tahun mendatang. Maruli juga berkomitmen untuk melanjutkan program yang sedang berjalan serta melakukan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas BNPPDT.
“Kita akan melanjutkan apa-apa yang sedang dalam proses pengerjaan dan juga apa yang perlu ditingkatkan. Banyak hal yang sudah direncanakan tahun ini yang akan diimplementasikan tahun depan untuk peningkatan BNPP. Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi ke depannya,” tuturnya.
Sebelum acara penyerahan tugas, Maruli telah menerima arahan langsung dari Mendagri Tito Karnavian mengenai pelaksanaan tugas BNPPDT. Ia menyatakan akan memaksimalkan seluruh perangkat kelembagaan yang tersedia untuk menjalankan mandat tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa BNPPDT memegang peranan strategis dalam sejumlah tugas penting. Tugas-tugas tersebut meliputi koordinasi pengelolaan perbatasan darat dan laut, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penyelesaian persoalan batas negara, serta pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
“Pertama, untuk menjaga daerah perbatasan dan mengoordinasikan pengelolaannya, terutama perbatasan darat dan laut,” ujar Tito.
Terkait pengelolaan PLBN, Tito menjelaskan bahwa dari total 15 pos lintas batas yang telah dibangun, 12 di antaranya sudah beroperasi. Tiga PLBN lainnya masih terkendala karena belum memiliki counterpart atau fasilitas pendukung yang memadai di negara tetangga.
Selain pengelolaan PLBN, penyelesaian persoalan batas negara pada beberapa segmen juga menjadi fokus perhatian BNPPDT. Tito menambahkan, upaya pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan pada pemerataan akses layanan dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut.
“Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal akan lebih efektif,” kata Tito.
Dengan mandat yang kini mencakup pengelolaan perbatasan sekaligus daerah terpencil, BNPPDT diharapkan dapat menyelaraskan koordinasi lintas sektor dengan berbagai kebutuhan pembangunan di lapangan. Hal ini menjadi bagian integral dari upaya menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.