JAKARTA – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus memacu upaya pemulihan sektor kelautan dan perikanan, serta pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang terdampak bencana alam.
Percepatan program ini menuntut adanya koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang ditargetkan rampung pada 2026-2028.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan hal ini saat memimpin rapat dan konferensi pers mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kelautan, perikanan, serta perumahan dan permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Rabu (21/10).
Tito menekankan urgensi percepatan pelaksanaan program mengingat waktu yang semakin terbatas. Ia meminta seluruh kementerian/lembaga terkait untuk segera merealisasikan rencana yang telah disusun. Selain itu, ia juga mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujar Tito dalam keterangannya pada Rabu (21/10/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, memaparkan program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan yang digagas KKP pada 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba; bantuan ekskavator; bantuan perebusan garam; penyediaan sarana pengolahan dan cool box; bantuan mesin dan kapal penangkapan ikan; serta bantuan alat penangkap ikan. Trenggono juga melaporkan progres pelaksanaan program, termasuk rehabilitasi infrastruktur pelabuhan perikanan.
Selain fokus pada sektor perikanan, rapat tersebut juga membahas pembangunan huntap bagi warga yang kehilangan rumah dan lahan akibat bencana. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 26.036 unit huntap relokasi terpusat di tiga provinsi terdampak selama periode 2026-2027. Rinciannya, 21.228 unit di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara (Sumut), dan 1.101 unit di Sumatera Barat (Sumbar).
“Yang (huntap) kompleks itu dikerjakan oleh PUPR ini terutama yang rumahnya, tanahnya sudah habis sudah enggak ada lagi atau di daerah merah, satu kampung hilang otomatis dibangunkan lagi kompleks [oleh] PUPR,” jelas Tito.
Tito menambahkan bahwa salah satu prioritas yang perlu segera diselesaikan adalah penyediaan lahan untuk pembangunan kompleks huntap. Ia meminta Pemda untuk proaktif membantu menyelesaikan kendala lahan agar pembangunan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan bahwa upaya pemulihan ini menghadapi tantangan signifikan karena cakupan bencana yang luas, meliputi 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Bencana susulan seperti banjir dan tanah longsor juga turut memengaruhi proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bahkan merusak kembali sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.
“Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan,” ungkap Tito.
Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, Tito menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk terus bekerja memulihkan kondisi masyarakat terdampak. Melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemda, percepatan pemulihan di berbagai sektor, termasuk kelautan dan perikanan serta pembangunan huntap, diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
“Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR, Teddy Paul H. Siagian.