Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi langkah serius Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan korporasi. Rajiv menilai keterlibatan Polri sangat penting untuk membantu upaya penanggulangan sekaligus mengusut tuntas akar permasalahan.
Ia menekankan bahwa data dan perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan Polri akan menjadi masukan berharga dalam pembahasan di Panitia Kerja (Panja) Karhutla Komisi IV DPR RI. Informasi tersebut dibutuhkan untuk melakukan evaluasi bersama berdasarkan fakta yang tersedia.
“Saya mengapresiasi langkah Polri yang turut terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk menyelidiki sejumlah korporasi yang diduga berkaitan dengan terjadinya kebakaran. Data dan perkembangan penyelidikan ini akan kami bawa ke dalam rapat Panja Karhutla Komisi IV DPR RI untuk menjadi bahan evaluasi bersama,” tutur Rajiv dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).
Rajiv menegaskan bahwa penanganan karhutla memerlukan keseriusan dari seluruh pihak, tidak hanya fokus pada pemadaman api, tetapi juga penelusuran mendalam terhadap penyebab kebakaran. Proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum harus dijalankan secara profesional, mengacu pada bukti konkret dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Nanti datanya kami dari Komisi IV DPR butuh disuplai sehingga bisa mencocokkan dengan data-data yang ada,” tegasnya.
Anggota Fraksi Partai NasDem ini menambahkan bahwa pembahasan dalam Panja Karhutla merupakan sarana penting untuk mengevaluasi efektivitas langkah pemerintah dan aparat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Melalui forum ini, DPR berharap dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan serta menilai tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
“Kami ingin memastikan penanganan karhutla berjalan serius, baik dari sisi pemadaman, pencegahan, maupun penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Persoalan ini harus ditangani secara menyeluruh agar tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujarnya.
Selain mengevaluasi penanganan yang sudah berjalan, Rajiv juga meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Polri. Penguatan kerja sama kedua lembaga dinilai krusial agar upaya pencegahan berjalan selaras dengan respons cepat saat kebakaran terjadi.
“Karena itu, saya juga meminta Kementerian Kehutanan memperkuat kolaborasi dengan Polri. Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pencegahan harus diperkuat, sementara ketika kebakaran terjadi, respons di lapangan harus cepat dan terintegrasi agar api tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan bisa ditekan,” imbuhnya.
Menurutnya, Kemenhut perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan di kawasan rawan kebakaran, meningkatkan pemantauan kondisi lapangan secara berkala, serta memastikan kesiapsiagaan personel dan peralatan. Penguatan patroli rutin dan pertukaran informasi yang efektif antarlembaga juga sangat penting agar potensi kebakaran dapat terdeteksi lebih dini.
“Pencegahan karhutla harus diperkuat melalui pengawasan di kawasan rawan kebakaran, pemantauan kondisi lapangan, serta kesiapan personel dan peralatan. Patroli juga perlu dioptimalkan dan pertukaran informasi antarlembaga harus berjalan efektif agar potensi kebakaran bisa terdeteksi lebih awal dan segera ditangani sebelum meluas,” tuturnya.
Rajiv menambahkan, penanggulangan karhutla harus disesuaikan dengan kondisi spesifik kebakaran dan karakteristik lahan di setiap wilayah. Ia secara khusus menyoroti penanganan lahan gambut yang membutuhkan perhatian ekstra karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan berpotensi menyala kembali meski api di permukaan telah padam.
“Terutama di lahan gambut, penanganannya membutuhkan perhatian khusus karena api bisa menjalar di bawah permukaan tanah. Jadi, jangan sampai api di permukaan sudah padam, tetapi masih ada bara di dalam tanah yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Petugas harus memastikan penanganan benar-benar tuntas,” tegas Rajiv.
Keberhasilan penanganan karhutla juga sangat bergantung pada dukungan aktif dari pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan seluruh unsur terkait lainnya. Pembagian peran yang jelas dan terukur diperlukan untuk mempercepat pengerahan personel serta sarana pendukung, terutama di wilayah yang terdampak kebakaran dalam skala luas.
Rajiv juga menekankan pentingnya pemantauan lanjutan pasca-pemadaman untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang tersisa. Setelah kondisi dinyatakan aman sepenuhnya, pemerintah perlu segera mengevaluasi tingkat kerusakan kawasan terdampak dan menentukan langkah pemulihan yang sesuai.
Ia berharap data dan hasil pembahasan dalam Panja Karhutla Komisi IV DPR RI dapat menjadi bahan evaluasi krusial untuk memperbaiki kebijakan pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan kawasan hutan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menekan angka kejadian karhutla di masa mendatang.
“Data dan perkembangan penanganan yang kami bahas dalam Panja Karhutla Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, baik dalam pencegahan, penanggulangan, maupun pengawasan kawasan hutan. Kami ingin upaya perlindungan hutan berjalan berkelanjutan dan kejadian karhutla dapat ditekan ke depannya,” pungkasnya.