Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk memperkuat upaya mitigasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan ini muncul menyusul data yang menunjukkan ratusan ribu warga terdampak kekeringan dan ribuan hektare lahan terbakar selama musim kemarau tahun 2026.
Menurut Deni, angka yang tercatat hingga awal Oktober ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Data menunjukkan sekitar 395.438 warga di 24 kabupaten/kota terdampak kekeringan. Selain itu, terdapat setidaknya 150 insiden karhutla di 25 kabupaten/kota, dengan luas lahan yang hangus diperkirakan mencapai 9.540 hektare.
“Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Hampir 400 ribu warga terdampak kekeringan dan lebih dari 9.500 hektare lahan terbakar. Ini harus menjadi alarm. Pemerintah harus bergerak lebih kuat pada mitigasi, jangan menunggu air habis dan hutan terbakar baru seluruh sumber daya dikerahkan,” ujar Deni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2026).
Deni mengapresiasi langkah-langkah darurat yang telah diambil Pemprov Jatim, seperti penyaluran air bersih, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca. Namun, ia menekankan bahwa langkah-langkah tersebut perlu diimbangi dengan strategi pencegahan yang terukur.
Ia mengingatkan bahwa Pemprov Jatim telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla sejak 26 Mei 2026. Penetapan status ini, menurut Deni, seharusnya diikuti dengan kesiapan infrastruktur, personel, dan peralatan yang memadai di daerah-daerah yang rawan bencana.
“Status siaga jangan berhenti menjadi status administratif. Harus bisa dilihat apa yang disiapkan sebelum bencana terjadi, berapa desa rawan yang punya cadangan air, dan berapa titik karhutla yang memiliki sekat bakar,” jelas Deni.
Lebih lanjut, ia mendesak Gubernur untuk segera mengonsolidasikan berbagai pihak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk menyusun peta risiko terpadu hingga tingkat desa sebagai pedoman prioritas distribusi anggaran dan peralatan.
Untuk daerah yang sering mengalami kekeringan, Deni menyarankan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti sumur dalam, embung, reservoir, dan perlindungan sumber mata air. Sementara itu, di kawasan rawan karhutla, ketersediaan sekat bakar dan personel pemadam terlatih harus dipastikan kesiapannya.
Deni juga menyoroti kaitan erat antara kerusakan ekologis akibat kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Arjuno, hingga Welirang dengan ketahanan air warga. “Karhutla tidak selesai ketika apinya padam. Hutan punya fungsi menyimpan air, kalau hulunya rusak dampaknya dirasakan masyarakat di bawah,” katanya.
Oleh karena itu, ia meminta agar orientasi belanja penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur segera dievaluasi. Menurutnya, APBD seharusnya memberikan porsi yang lebih besar untuk pencegahan dan pengurangan risiko, bukan hanya saat keadaan darurat.
Di sisi lain, PDI Perjuangan Jawa Timur juga telah menggerakkan jajaran strukturnya di berbagai daerah untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Ratusan ribu liter air bersih telah didistribusikan ke sejumlah wilayah seperti Bojonegoro, Gresik, Nganjuk, hingga Bangkalan. Kader partai juga dikerahkan untuk menyalurkan kebutuhan logistik bagi petugas pemadam karhutla di wilayah pegunungan.
Meskipun demikian, Deni menegaskan bahwa upaya gotong royong ini tidak dapat menggantikan tanggung jawab penuh pemerintah. “Gotong royong masyarakat dan partai akan terus berjalan. Tetapi pemerintah mempunyai kewenangan, anggaran, data dan perangkat yang jauh lebih besar. Karena itu kami mendorong Ibu Gubernur memimpin langsung konsolidasi mitigasi ini,” ujarnya.
Deni juga mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengenai kader sebagai Pandu Ibu Pertiwi. Ia menilai pesan tersebut sangat relevan dengan upaya menjaga sumber air, hutan, dan lingkungan.
Menurut Deni, pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan mitigasi yang dapat dievaluasi setiap tahun. Indikator tersebut meliputi penurunan jumlah desa yang mengalami krisis air, berkurangnya luas area karhutla, hingga percepatan waktu respons saat kebakaran terjadi. “Target kita harus jelas: musim kemarau berikutnya jumlah desa yang mengalami krisis air harus turun, luas karhutla harus turun, dan waktu respons harus semakin cepat. Kalau indikatornya tidak berubah dari tahun ke tahun, berarti mitigasi kita belum bekerja,” pungkasnya.