Jakarta – Setelah melalui proses pembahasan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Manggrove Nasional (BPGMN). Pembentukan lembaga baru ini disambut optimisme oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berharap BPGMN dapat mengoptimalkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta restorasi gambut.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyatakan bahwa ekspektasi terhadap badan baru ini adalah peningkatan kinerja pengelolaan dan restorasi gambut. “Faktanya bahwa Badan Restorasi Gambut berhasil dalam melakukan restorasi gambut. Harapan kami tentu badan baru ini bisa lebih sempurna lagi dalam mengelola gambut,” ujar Alex kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
Komisi IV DPR berencana untuk mendalami target dan strategi kerja BPGMN melalui rapat setelah masa reses berakhir. “Saat ini DPR sedang reses, saat pembukaan masa sidang akan kami agendakan rapat untuk mendalami target dan upaya untuk mencapainya dari badan tersebut,” jelas Alex. Ia menambahkan, pihaknya akan meminta laporan lengkap mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta target dari badan baru tersebut.
Senada dengan Alex, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyambut baik pembentukan kembali lembaga yang berfokus pada pengelolaan gambut. Ia berharap BPGMN dapat segera bekerja, khususnya dalam memaksimalkan upaya pemadaman di lahan gambut. “Alhamdulillah terima kasih dan lega karena lembaga yang begitu penting akhirnya terbentuk kembali, dan selamat kepada Bapak Satyawan Pudyatmoko yang baru dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Manggrove Nasional (BPGMN) dan bisa segera bergerak memaksimalkan upaya pemadaman di lahan gambut,” kata Daniel Johan.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa pemadaman kebakaran gambut memerlukan strategi khusus yang lebih dari sekadar metode konvensional seperti water bombing. Menurutnya, penyaluran air langsung ke lahan gambut yang terbakar sangat krusial untuk memadamkan api dan bara secara menyeluruh. “Strateginya harus lebih ekstra dan tidak bisa dengan cara-cara biasa seperti water bombing saja. Gambut harus dibasahi dengan menyuntikkan air langsung ke lahan-lahan yang terbakar,” tuturnya.
Daniel juga mengingatkan potensi fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dapat menambah tantangan penanganan kebakaran lahan. Oleh karena itu, upaya pemadaman harus dibarengi dengan pemulihan ekosistem gambut secara berkelanjutan. “PR (pekerjaan rumah) besarnya adalah memulihkan kembali ekosistem gambut yang sudah rusak, segera pulihkan 70 persen sekat kanal yang rusak dan 60 persen lahan gambut yang saat ini mengering di bawah batas aman,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa upaya pemulihan ekosistem gambut harus melibatkan partisipasi masyarakat agar penjagaan gambut dapat berjalan baik melalui pendekatan ekonomi dan lingkungan. “BPGMN tidak cukup bekerja biasa-biasa saja, tetapi menunjukkan hasil optimal. Targetnya, untuk jangka pendek kebakaran lahan gambut padam total, dan untuk jangka panjang tidak ada lagi kebakaran di lahan gambut,” pungkasnya.
Mengenai kewenangan dan struktur kelembagaan BPGMN, Daniel Johan mengaku pihaknya belum dapat memberikan penilaian mendalam karena belum membaca Keputusan Presiden (Keppres) yang mendasari pembentukan badan tersebut. “Soal Keppres. Terus terang kami belum membaca dan belum mengetahui isi Keppres tentang BPGMN ini, sehingga belum bisa berkomentar mengenai kewenangan maupun struktur kelembagaannya, harapannya bisa menjawab hal urgent di atas,” tutupnya.
Sebelumnya, pelantikan Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN dan Mayjen Sriyanto sebagai wakilnya, digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10) siang. Pelantikan ini didasarkan pada Keppres Nomor 43M Tahun 2026 tentang Badan Pengelolaan Gambut dan Manggrove Nasional.