Demak – Perubahan garis pantai yang signifikan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa selama beberapa dekade terakhir telah mengancam keseimbangan ekosistem pesisir serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menanggapi persoalan ini, Pemerintah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPUJ) melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025. BOPPUJ bertugas mengelola persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan pesisir Pantura Jawa.
Program Nature-Based Solution (NbS) kini menjadi salah satu solusi utama yang diusung BOPPUJ untuk mengembalikan keberlangsungan ruang hidup di wilayah pesisir. Pendekatan ini mengedepankan rehabilitasi ekosistem, khususnya ekosistem mangrove, sebagai sistem perlindungan berlapis.
Pendekatan Hybrid dan Peran Nature-Based Solution
BOPPUJ telah merencanakan 15 segmen pengelolaan pembangunan yang membentang dari Serang, Banten, hingga Gresik, Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan adalah hybrid, mencakup kombinasi antara breakwater mangrove, tanggul pantai, dan tanggul laut. Program NbS secara spesifik dirancang dengan pendekatan breakwater mangrove.
Konsep NbS bekerja dengan sistem perlindungan berlapis. Lapisan terluar, yaitu pemecah gelombang (breakwater) di sisi laut, berfungsi meredam energi gelombang dan memerangkap sedimen. Di belakangnya, sabuk mangrove tumbuh sebagai peredam alami. Selanjutnya, tanggul pantai di sisi darat berfungsi melindungi kawasan permukiman dan kegiatan usaha masyarakat.
Uji Coba di Demak: Abrasi Ekstrem dan Solusi Inovatif
Wilayah percontohan penerapan program NbS ini adalah Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi abrasi rata-rata 279 meter per tahun, tertinggi di seluruh Pantura Jawa. Kondisi ini diperparah dengan penurunan muka tanah (land subsidence) mencapai 10-20 cm per tahun di sebagian Sayung.
Abrasi ekstrem ini telah menyebabkan kerusakan ribuan hektare tambak, permukiman, dan hutan mangrove, serta menenggelamkan sejumlah desa. Jika tidak segera dikendalikan, penurunan kumulatif di titik terparah dapat melampaui satu meter dalam 15-20 tahun.
Dalam demonstration plotting di Timbulsloko, NbS memadukan pemulihan mangrove dengan penggunaan Alat Pemecah Ombak (APO) HexBRIck, sebuah inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, berharap konsep serupa dapat diterapkan di wilayah lain dengan kondisi yang sama.
HexBRIck dan Pemberdayaan Masyarakat
APO HexBRIck adalah blok beton pracetak berbentuk segi enam (heksagonal) yang dirancang untuk pengendalian erosi, abrasi, dan stabilisasi tanah di wilayah pesisir, sungai, dan lahan berlumpur. Bentuk heksagonalnya memungkinkan saling mengunci (interlocking) antar-blok, menciptakan struktur yang stabil dan fleksibel, serta mampu meredam energi gelombang dan aliran air, sekaligus memungkinkan infiltrasi air dan pertumbuhan vegetasi.
Proses pencetakan dan pemasangan HexBRIck melibatkan masyarakat Desa Timbulsloko secara langsung. Keterlibatan ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam perolehan keterampilan teknis dan rasa kepemilikan terhadap upaya perlindungan pesisir.
Harapan dan Adaptasi Program
Program ini diharapkan menghasilkan luaran berupa garis pantai Timbulsloko yang lebih stabil, dengan berkurangnya laju abrasi dan genangan rob seiring dengan bertambahnya sedimen dan tumbuhnya mangrove di balik breakwater. Model kolaborasi multipihak ini juga diharapkan dapat direplikasi di segmen lain Pantura Jawa, serta membuka peluang pendanaan berkelanjutan termasuk pemanfaatan potensi pengembangan karbon biru.
Didit Herdiawan Ashaf menyadari bahwa setiap daerah pesisir Pantura Jawa memiliki karakteristik yang berbeda. BOPPUJ akan mempelajari perbedaan tersebut untuk penerapan program NbS di wilayah lain. “Di tempat lain belum tentu dilakukan seperti ini karena perbedaan tematik masing-masing daerah. Itu perlu kita pelajari bersama,” terang Didit.
Didit juga memastikan program perlindungan pesisir ini telah melalui diskusi dengan masyarakat dan aktivitas nelayan serta petambak tidak akan terganggu. “Tidak akan menutup semua, saya katakan, tempat-tempat yang digunakan untuk sebagai bagian dari basis peningkatan ekonomi dan mencari melaksanakan kegiatan pencarian mata pencarian mereka yang ada di laut maupun di tambak,” lanjutnya.