Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun ketangguhan bencana dengan paradigma baru yang lebih responsif dan antisipatif. Pendekatan ini diharapkan dapat menggeser metode lama yang cenderung reaktif, dengan memperkuat upaya mitigasi dan investasi kebencanaan sejak tahap perencanaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ke-3 yang bertajuk ‘Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Pesisir’. Acara ini diselenggarakan secara hybrid di Convention Hall Untirta, Kota Serang, Banten, pada Rabu (7/10/2026).
Bima Arya menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memahami karakteristik, kebutuhan, dan risiko kebencanaan di wilayah masing-masing. Pemahaman ini krusial untuk membangun kebijakan kebencanaan yang sesuai dengan kondisi daerah.
“Jadi, saya mendorong Pak Gubernur (Banten) Andra Soni, bupati, wali kota (di Provinsi Banten), untuk peduli terhadap banyak hal, terutama pada isu (perubahan iklim) ini. Karena pemerintah daerah yang paling paham tentang karakter, kebutuhan, dan risiko wilayah,” ujar Bima dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).
Ia menambahkan bahwa terdapat perubahan paradigma dalam penanganan kebencanaan yang perlu dilakukan. Setelah melewati berbagai fase dan menghadapi bencana besar seperti tsunami Aceh, pemerintah telah banyak mengembangkan kapasitas respons cepat, darurat, dan tanggap darurat. Hal ini kemudian mendorong pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekaligus memperkuat paradigma responsif dalam penanganan bencana.
“Harus gerak cepat sekarang, saya mengalami banyak hal, ketika menjadi wali kota 10 tahun, itu merasakanlah bagaimana kita harus bergerak cepat ketika bencana. Pernah mengalami banjir, longsor, pernah mengalami bencana angin puting beliung, dan sebagainya. Dan bersama-sama kepala daerah lain, selalu dilatih untuk meningkatkan respons cepat. Ini kita semakin baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bima Arya menyatakan bahwa Pemda tidak lagi cukup hanya mengandalkan paradigma responsif, tetapi juga perlu memperkuat paradigma antisipatif. Pemahaman mengenai mitigasi bencana perlu dibangun hingga ke tingkat masyarakat.
Ia mencontohkan penerapan antisipasi bencana di Jepang. Saat terjadi gempa, masyarakat di sana telah memahami langkah keselamatan yang harus dilakukan, seperti berlindung di bawah meja dan tidak langsung keluar dari bangunan karena dapat meningkatkan risiko. Selain itu, masyarakat juga dibekali ‘disaster kit’ berupa ransel yang berisi berbagai kebutuhan darurat, seperti senter, obat-obatan, dan pakaian.
Bima menegaskan upaya antisipasi dan mitigasi bencana perlu dimasukkan ke dalam perencanaan Pemda. Dengan demikian, ketika anggaran publik dialokasikan untuk pembangunan, penggunaannya tidak hanya diarahkan pada infrastruktur, tetapi juga untuk mendukung berbagai kebutuhan mitigasi bencana melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Seberapa besar APBD itu mengalokasikan untuk tata ruang yang resiliensi terhadap bencana. Bangunan tahan bencana itu ada enggak? Trotoar, pedestrian, meeting point untuk evakuasi, edukasi untuk bencana. Itu ada enggak?” tanyanya.
Bima Arya juga mencontohkan praktik di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), yang telah berulang kali mengalami bencana namun memiliki tingkat resiliensi yang tinggi. Hal ini karena Sumbar mencantumkan mitigasi bencana dalam APBD sehingga terdapat alokasi khusus untuk kebutuhan tersebut.
Ia menekankan bahwa upaya tersebut perlu dimulai sejak tahap perencanaan dan dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait.
“Karena seringkali perencanaannya berbeda, anggarannya berbeda, indikatornya berbeda, dan sebagainya. Jadi tantangan kita hari ini adalah membangun integrasi semua,” tambahnya.
Di akhir paparannya, Bima Arya mendorong mahasiswa untuk berperan aktif mengingatkan kepala daerah mengenai pentingnya isu perubahan iklim. Peran serupa juga dapat dilakukan oleh berbagai komunitas agar masyarakat turut mendorong Pemda membangun sistem kebencanaan yang antisipatif.
“Teman-teman jangan diam aja. Ya, kalian mungkin merasa jauh. Tapi hidup kalian itu tergantung juga kepada langkah-langkah antisipatif dari pemerintah daerah. Sejauh mana rumah kalian aman, dari kemungkinan terjadinya bencana,” pungkasnya.
Kegiatan seminar ini turut dihadiri oleh Rektor Untirta Fatah Sulaiman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Babar Suharso, Akademisi Untirta Agus Sjafari, Dekan FISIP Untirta Leo Agustino, serta civitas academica Untirta.