Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tidak mempermasalahkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 38 triliun oleh Kementerian Keuangan. Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya mengelola anggaran yang ada dengan penuh tanggung jawab dan efisiensi.
“Kami bahkan berusaha seefisien mungkin. Setiap tetes APBN itu uang rakyat, ya. Rp 38 (triliun) enggak ada masalah, bahkan kami berusaha untuk seefisien mungkin,” kata Sudaryono saat peresmian SPGG serentak di wilayah 3T di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Rabu (14/10/2026).
Sudaryono menjelaskan bahwa fokus BGN adalah menjaga disiplin implementasi anggaran pada setiap porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sebesar Rp 15.000 per porsi. Komposisi anggaran ini telah diatur secara ketat, meliputi Rp 10.000 untuk pengadaan bahan makanan, Rp 3.000 untuk biaya operasional, dan Rp 2.000 dialokasikan sebagai insentif dapur.
Untuk memastikan akuntabilitas anggaran, Sudaryono menyatakan bahwa BGN tidak ragu untuk menindak tegas pengelola dapur yang bermasalah. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 91 Sekolah Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) yang disuspend sementara akibat temuan kelebihan pembayaran yang totalnya mencapai Rp 18 miliar.
“Ada 91 dapur yang menjadi temuan BPK dan harus mengembalikan kelebihan anggaran atau kelebihan dana yang dia kelola, dia ambil, totalnya sekitar Rp 18 miliar,” tegasnya.
Sudaryono memastikan BGN akan terus melakukan pembenahan dalam tata kelola pelaporan keuangan dan memperkuat transparansi. Saat ini, masyarakat dapat memantau menu harian di setiap sekolah melalui platform digital Radar MBG. BGN juga tengah menyiapkan daftar keterbukaan informasi publik yang merinci status operasional dapur gizi di seluruh Indonesia.
“Insyaallah mungkin di minggu depan, dapur mana yang di-suspend, kenapa di-suspend, itu akan kami posting di website. Sehingga ada keterbukaan, tidak ada dusta di antara kita. Dapur ditutup bukan karena Pak Daryono enggak suka, bukan. Tapi pasti ada sebabnya, sebabnya apa dan berapa lama, itu kita ingin lebih jelas,” pungkas Sudaryono.
Anggaran BGN Diefisiensi Menjadi Rp 229 Triliun
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa pagu anggaran BGN pada tahun berjalan mengalami efisiensi sebesar Rp 38 triliun. Dengan penyesuaian tersebut, pagu efektif BGN saat ini berada di angka Rp 229 triliun dari ketetapan awal sebesar Rp 268 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu Rp 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp 229 triliun, jadi sekitar Rp 38 triliun sudah menjadi efisiensi,” terang Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (9/10).
Sudarto menegaskan, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program MBG berjalan tepat sasaran dengan output yang terukur. Pemerintah pun menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pembenahan tata kelola yang tengah dijalankan BGN.
“Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN, dan tentunya fokusnya tidak sekadar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program perbaikan yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan,” jelas Sudarto.
Hingga akhir September 2026, realisasi serapan anggaran program MBG telah mencapai Rp 153,2 triliun dengan jangkauan lebih dari 57 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.