SUKOHARJO – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk meninjau langsung kesiapan operasional tiga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh KDKMP siap melayani masyarakat saat peluncuran operasional serentak pada 15 Oktober 2026.
Tiga KDKMP yang menjadi lokasi peninjauan adalah KDKMP Purbayan, KDKMP Kadilangu, dan KDKMP Menuran, yang semuanya berlokasi di Kecamatan Baki. Dalam kunjungannya, Zulhas didampingi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani. Mereka secara rinci memeriksa kesiapan layanan, berdialog langsung dengan para pengelola koperasi dan masyarakat setempat, serta memantau pelaksanaan pasar murah beras.
Zulhas menekankan bahwa kesiapan operasional sebuah koperasi tidak dapat diukur hanya dari ketersediaan fisik bangunan dan sarana. Ia menegaskan, koperasi harus memiliki kemampuan dalam mengelola usaha, menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, menyalurkan barang-barang bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan layanan yang benar-benar dibutuhkan oleh warga sejak hari pertama beroperasi.
“Kita pastikan kesiapan koperasi ini satu per satu. Pengelolaannya harus baik, layanan kepada masyarakat berjalan, dan manfaatnya dalam menyalurkan barang-barang subsidi bisa dirasakan langsung oleh warga,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2026).
Pemerintah secara aktif mendorong KDKMP untuk berperan penting dalam mendukung kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Jangkauan distribusi ini meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, LPG ukuran 3 kilogram, hingga pupuk bersubsidi, semuanya harus disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam rangka memastikan manfaat program ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, rangkaian kunjungan kerja juga diisi dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). Pada kegiatan ini, beras dijual kepada masyarakat dengan harga Rp12.500 per kilogram, jauh di bawah harga pasar.
Kesiapan KDKMP tidak hanya terbatas pada distribusi, tetapi juga mencakup perannya sebagai penghubung vital antara petani dengan pasar. Koperasi didorong untuk mendukung penyerapan hasil panen petani. Selain itu, koperasi dapat menjadi jembatan bagi petani untuk menyalurkan gabah mereka kepada Perum BULOG sesuai dengan harga pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Petani jangan sampai menjual gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kalau desa itu ada panen, koperasi bisa membeli gabah dengan harga bagus, Rp6.500 per kilogram untuk kemudian diserap Bulog. Dengan begitu, petani memiliki kepastian pasar dan tidak lagi bergantung pada tengkulak,” pungkasnya.
Untuk lebih memperkuat layanan ekonomi di tingkat desa, KDKMP juga didorong untuk menyediakan layanan keuangan tambahan melalui agen BRILink. Layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi perbankan, sehingga memperluas akses keuangan bagi warga serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dari sisi logistik, pemerintah memberikan dukungan berupa fasilitasi satu unit truk dan satu unit mobil pikap untuk setiap koperasi. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran distribusi barang. Tata kelola operasional koperasi diarahkan agar berjalan secara profesional, di mana kepala desa akan menjalankan fungsi pengawasan, sementara manajer bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha sehari-hari. Partisipasi aktif dari seluruh anggota koperasi tetap menjadi elemen krusial dalam setiap pengembangan koperasi.
Dengan kesiapan yang matang dalam hal layanan, logistik, dan tata kelola, KDKMP diharapkan dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sejak pelaksanaan serentak dimulai. Ke depannya, koperasi-koperasi ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, serta mendukung pemasaran hasil pertanian dan pengembangan UMKM.
Pengembangan layanan lain, seperti penyediaan kebutuhan rumah tangga, dukungan logistik pertanian, layanan kesehatan dasar, dan akses pembiayaan, akan terus dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kesiapan usaha masing-masing koperasi dan ketentuan sektor terkait.
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta dan Aqib Ardiansyah, Deputi Bidang Koordinator Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono, serta berbagai unsur dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri.