Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak berkepanjangan dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai daerah. Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh musibah tersebut.
Puan menyatakan bahwa karhutla masih belum sepenuhnya teratasi dan telah dirasakan dampaknya oleh banyak masyarakat, baik dari sisi kesehatan, keamanan, maupun sosial. Ia mengakui bahwa warga terdampak sedang berjuang untuk menjaga keselamatan anak-anak mereka, mempertahankan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam situasi yang penuh ketidakpastian.
“Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” ujar Puan dalam keterangannya pada Selasa (13/10/2026).
Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah mengambil langkah terpadu yang menggabungkan pemadaman api dengan perlindungan yang berkesinambungan bagi warga terdampak, terutama terkait dampak kesehatan yang ditimbulkan.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama karhutla berkepanjangan,” tegas Puan. Ia juga mendorong agar kegiatan sekolah dan aktivitas masyarakat lainnya yang terpengaruh karhutla dapat disesuaikan.
Puan mendorong pemerintah untuk memanfaatkan kebijakan perlindungan yang ada guna menjangkau keluarga-keluarga yang paling terdampak. Penilaian kondisi harus mempertimbangkan perubahan situasi akibat karhutla, termasuk rumah tangga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan namun kehilangan penghasilan atau menghadapi pengeluaran tambahan.
“Pemerintah dapat membantu dengan menjaga dukungan selama masih diperlukan dan membuka jalan agar penghidupan warga kembali berjalan,” ungkapnya. Ia juga mengingatkan agar program pemulihan yang dijalankan membuat masyarakat kembali mandiri dan memastikan kelanjutan dukungan seiring perubahan tahap penanganan.
Ketua DPR RI menegaskan bahwa DPR, melalui komisi terkait, akan terus mengawal penanganan karhutla. Ia berharap prioritas yang jelas dari pemerintah akan membantu masyarakat melewati masa sulit ini.
“DPR juga akan memperhatikan keselarasan keputusan Pemerintah dan kesinambungan perlindungan agar perubahan tahap penanganan tetap memberi kepastian bagi masyarakat,” sebut Puan.
“Dengan prioritas yang jelas dan dukungan yang mengikuti keadaan masyarakat, warga terdampak dapat melewati masa sulit serta membangun kembali kehidupannya dengan lebih percaya diri,” tutupnya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mencatat total 347 orang terluka dan 4 orang meninggal dunia akibat karhutla per 9 September 2026. Data ini disampaikan Juru Bicara Kemenkes Widyawati melalui YouTube BNPB, yang merinci korban di enam provinsi terdampak: Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.
Rincian korban menunjukkan bahwa Kalimantan Barat mencatat korban terbanyak. Di Kota Banjarbaru, beberapa warga mengalami luka berat dan memerlukan rawat inap, serta luka ringan dan rawat jalan. Kalimantan Tengah juga melaporkan adanya pasien rawat inap dan luka ringan. Sementara itu, di Kalimantan Barat, tercatat 9 orang luka berat, 19 orang luka ringan, 1 orang meninggal dunia, dan 45 orang mengungsi.