Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sangat bergantung pada penguatan ekonomi masyarakat di daerah. Menurutnya, upaya ini tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah atau investasi skala besar, melainkan juga memerlukan perluasan akses keuangan yang inklusif dan terjangkau.
Penegasan ini disampaikan Bima Arya saat kegiatan Peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah perlu didukung oleh penguatan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan, tabungan, transaksi digital, serta layanan keuangan yang terjangkau. “Dalam konteks itu kita meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bisa mengandalkan dari government spending saja atau belanja pemerintah dalam skala yang besar, diperlukan penguatan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan, tabungan, transaksi digital, serta layanan keuangan yang terjangkau,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).
Bima memaparkan bahwa percepatan inklusi keuangan di daerah merupakan langkah strategis untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada 2029, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Target yang lebih ambisius ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045, yaitu sebesar 98 persen.
Ia mengapresiasi kemajuan integrasi IKAD dalam perencanaan pembangunan daerah. Seluruh 38 provinsi di Indonesia telah memasukkan IKAD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, integrasi ini telah dilakukan oleh 341 daerah atau sekitar 66,34 persen.
Untuk mempercepat perluasan akses keuangan sekaligus memperkuat perekonomian daerah, Bima mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyinergikan tiga unsur penting: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kolaborasi ketiganya dinilai krusial agar perluasan layanan keuangan, penguatan digitalisasi, dan pengendalian harga dapat berjalan selaras.
“Kalau tiga ini bisa sinergi, bisa kolaborasi, maka target kita memperluas akses keuangan, memperkuat digitalisasi, menjaga stabilitas harga, ujung-ujungnya akan betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bima menyambut baik peluncuran Dashboard IKAD yang diharapkan menjadi basis data bersama untuk mendukung percepatan perluasan layanan keuangan hingga ke wilayah perdesaan. Dashboard ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan serta membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan warga.
“Kemendagri komitmen konsisten untuk mendukung IKAD ini dan dengan adanya dashboard ini kita optimis akan mempercepat akselerasi, sinergi, dan kolaborasi,” pungkasnya.