Pemerintah Sebut Masih Mampu Tangani Karhutla, Belum Perlu Status Bencana Nasional

JAKARTA – Pemerintah menyatakan belum perlu menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa negara masih memiliki kapasitas untuk menangani situasi tersebut.

“Masalah penetapan bencana nasional, ya. Ya, sementara kita masih sanggup, ya. Negara kita masih sanggup,” ungkap Dudung Abdurachman saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2026). Ia menambahkan bahwa bantuan internasional, seperti dari Malaysia, tetap diterima meski karhutla belum berstatus bencana nasional.

Malaysia dikabarkan akan memberikan bantuan berupa tiga helikopter dan 52 personel. “Itu kan tadi saya katakan, dari Malaysia akan memberikan bantuan. Artinya kalau ditetapkan bencana nasional, maka akan ada bantuan-bantuan dari asing,” jelas Dudung. “Kemarin juga ada dari Malaysia akan memberikan bantuan, tiga heli, kemudian 52 personel,” imbuhnya.

Dudung juga memastikan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan perhatian penuh terhadap penanganan karhutla. Pemantauan dilakukan secara intensif, baik melalui rapat daring maupun pertemuan langsung. “Yang perlu saya sampaikan bahwa perhatian pemerintah, Bapak Presiden, tentang karhutla ini sangat intens sekali, baik melalui Zoom maupun secara langsung,” kata Dudung.

Ia melanjutkan, “Oleh karenanya, ini perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi demi keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan.” Dudung juga menginformasikan bahwa Presiden Jokowi akan mengundang jajaran menteri kabinet untuk melakukan rapat pada sore hari, salah satunya membahas perkembangan penanganan karhutla.

“Dan nanti jam 14.30 WIB, Bapak Presiden juga akan mengundang kami sehingga kita akan dibahas kembali tentang karhutla,” ungkap Dudung. “Dan mudah-mudahan ke depan masalah karhutla ini segera bisa diatasi dan keamanan nasional ini akan terjaga, sehingga pembangunan nanti ke arah Indonesia Emas ini akan tetap akan kita bisa kawal bersama,” imbuhnya.

Rapat tingkat menteri yang dipimpin Dudung hari ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Laksamana Madya TNI Hersan, Kepala Bakom Syahganda Nainggolan, dan Kabaharkam Polri Komjen Pol. Hery Heryawan.

Tinggalkan komentar