JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa kebutuhan penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatra Barat, akan difasilitasi melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Fokus utama adalah mendukung keberlanjutan tanggap darurat, termasuk kebutuhan pekerjaan fisik seperti normalisasi, serta kecukupan alat berat dan personel.
“Kesiapsiagaan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan jajaran ini sungguh luar biasa. Kami melihat langkah-langkah taktis di lapangan sudah dilakukan,” ujar Bima dalam keterangan tertulis pada Jumat (2/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya saat meninjau Posko Darurat Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang di Kabupaten Solok, Sumatra Barat, pada Kamis (1/10). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan terkini di lapangan dan memastikan kebutuhan pemerintah daerah (Pemda) terpenuhi.
Bima Arya mengapresiasi rencana Pemerintah Kabupaten Solok (Pemkab Solok) untuk melanjutkan status tanggap darurat selama tujuh hari ke depan. Ia menekankan pentingnya dukungan sumber daya yang memadai untuk kelancaran pemulihan pascabencana.
“Karena sekilas kami lihat di lapangan memang masih memerlukan banyak sekali kerja-kerja fisik untuk normalisasi. Tentunya dalam fase berlanjutnya tanggap darurat ini kira-kira apakah alat berat cukup, apakah personel cukup. Sejauh mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengalokasikan tenaga dan sumber dayanya,” tutur Bima.
Selain penanganan darurat, Wamendagri meminta Pemkab Solok untuk memetakan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Kajian mendalam terhadap masukan para pakar, termasuk kemungkinan relokasi atau penataan kembali fasilitas pemerintahan yang terdampak, perlu dilakukan.
Ia juga menginstruksikan Pemda untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun terdampak bencana pada sejumlah kantor pemerintahan. Perlindungan dokumen dan arsip penting juga menjadi perhatian agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Bima menyoroti pentingnya optimalisasi realisasi Transfer ke Daerah (TKD) agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Solok. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan memperkuat koordinasi demi tercapainya realisasi anggaran yang optimal.
“Kira-kira ada kendala apa saja yang bisa kita atasi, kita koordinasikan dan apakah sudah ada prediksi, persentase yang masih memungkinkan. Karena seperti Pak Bupati sampaikan, TKD kan diperjuangkan bersama-sama tentu ada harapan ini memberikan dampak bagi warga di Kabupaten Solok,” pungkas Bima.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok menunjukkan bahwa sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Namun, empat kepala keluarga (KK) masih harus bertahan di lokasi pengungsian karena rumah mereka mengalami kerusakan berat.
Sebelumnya, banjir bandang di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, berdampak pada 570 jiwa yang terpaksa mengungsi. Dari jumlah tersebut, 62 jiwa menempati empat lokasi pengungsian terpusat, sementara 508 jiwa lainnya memilih mengungsi secara mandiri di area Griya Arosuka dan perkantoran Arosuka.