Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) tidak boleh hanya berfokus pada kelengkapan administrasi. Ia menegaskan PAUDHI seharusnya menjadi komitmen bersama untuk memastikan setiap anak menerima layanan yang menyeluruh.
“PAUDHI harus memastikan setiap anak menerima layanan yang menyeluruh mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, hingga kesejahteraan,” kata Rerie, sapaan akrabnya, dalam sebuah keterangan pada Senin (5/10/2026).
Rerie menjelaskan bahwa PAUDHI lebih dari sekadar pemenuhan indikator atau kelengkapan administrasi semata. “Ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan setiap anak mendapatkan layanan yang utuh,” tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD untuk usia 3-6 tahun pada tahun 2025 hanya mencapai 36,19%, menunjukkan peningkatan tipis dari 36,03% pada tahun sebelumnya. Angka ini mengindikasikan bahwa sekitar 64% anak usia dini di Indonesia belum mendapatkan akses layanan PAUD.
Lebih lanjut, data BPS tahun 2026 mencatat populasi anak usia dini di Indonesia sangat besar, dengan kelompok usia 0-4 tahun mencapai 22,63 juta jiwa dan usia 5-9 tahun sebanyak 22,14 juta jiwa. Besarnya populasi ini, menurut Rerie yang juga merupakan Anggota Komisi X DPR RI, menuntut kesiapan layanan yang tidak bisa hanya mengandalkan pemenuhan data administratif.
Ia menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dan identifikasi kebutuhan yang cermat dalam penyelenggaraan PAUDHI, yang tidak boleh hanya sekadar pengisian formulir di Dapodik.
Dari sisi kesehatan, data Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode Februari 2025 hingga Februari 2026 mengungkap adanya 86.971 anak balita terdeteksi stunting, 69.392 anak mengalami gizi kurang, dan 65.655 anak berisiko Tuberkulosis (TB). Temuan ini, menurut Rerie, menegaskan bahwa pendekatan holistik-integratif dalam PAUDHI bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Rerie juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan PAUDHI. Ia menggarisbawahi perlunya pemanfaatan potensi sumber daya manusia lokal, terutama dalam memenuhi kelengkapan tenaga pengajar yang kompeten.
Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan masih banyak guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi Strata 1 (S1). Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendidik menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan.
Upaya untuk merealisasikan PAUDHI juga memerlukan dukungan dari realisasi anggaran yang tepat. Pemerintah telah mengalokasikan dana PAUD sebesar Rp5,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang merupakan bagian dari total anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. Dana ini diarahkan untuk memperluas akses, termasuk bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun, Rerie menegaskan bahwa realisasi anggaran harus dibarengi dengan perencanaan dan identifikasi kebutuhan yang cermat. “Dibutuhkan pemahaman dan gerak bersama untuk merealisasikannya,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Ia mendorong adanya kolaborasi lintas sektor agar layanan PAUDHI yang merata dan berkualitas dapat terwujud di setiap daerah. Menurut Rerie, keberhasilan PAUDHI seharusnya tidak diukur dari kelengkapan data semata, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan oleh anak dan keluarga.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap program benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan, terutama di wilayah dengan akses layanan yang terbatas.