Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima penyerahan uang senilai Rp 800 juta dari pihak yang terkait dengan Rosario de Marshal atau Hercules. Uang ini diduga merupakan bagian dari kasus korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan kini telah disita oleh KPK.
Pemberian uang Rp 800 juta tersebut diserahkan oleh kuasa hukum Hercules kepada KPK pada Kamis, 15 Oktober. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa uang tersebut diduga diberikan oleh pihak Summarecon kepada Hercules. Penyerahan uang ini dilakukan setelah kasus dugaan korupsi pembukaan blokir HGB PT Summarecon Agung Tbk mencuat. KPK kemudian menyita uang tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai keterkaitannya dengan perkara yang sedang diusut.
KPK menduga uang tersebut diberikan untuk pengamanan lahan milik Summarecon di Bogor. “Kami masih mendalami maksud pemberian uang ini. Informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HC berkaitan dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Budi Prasetyo.
Berawal dari Dugaan Sengketa Lahan
Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa sengketa di lahan Summarecon diduga menjadi pemicu suap pembukaan blokir HGB kepada pejabat di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sengketa ini melibatkan klaim kepemilikan dari beberapa warga atas sebagian tanah yang dikelola PT Summarecon.
Dalam prosesnya, PT Summarecon diduga menyuap oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir HGB, sehingga proses penerbitan hak guna bangunan dapat berlanjut. Uang yang diberikan tersebut diduga terkait dengan proses pengelolaan dan pengamanan lahan.
Uang Disita sebagai Bentuk Kooperatif
Uang yang telah diserahkan kini telah disita oleh KPK. Budi Prasetyo menyatakan bahwa pengembalian uang ini merupakan bentuk sikap kooperatif dan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. “Penyerahan uang yang diduga terkait dengan perkara kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan, tentunya sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh,” katanya.
KPK mengapresiasi pihak-pihak yang terus mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Kronologi Pemberian Uang sebelum OTT
Kuasa Hukum DPP Ormas GRIB Jaya, Wilson Colling, menjelaskan bahwa uang Rp 800 juta tersebut diberikan jauh sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Menurutnya, uang itu diserahkan oleh seorang pengacara yang berinisial MW, yang berkaitan dengan PT Summarecon.
Penyerahan uang tersebut dilakukan dalam rangka komunikasi dan upaya memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan atas objek tanah seluas kurang lebih 65 hektare. Sengketa ini berkaitan dengan 12 sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek penerbitan 12 sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Penanganan persoalan ini saat itu melibatkan Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya.
Wilson menambahkan, dalam perkembangannya, muncul penafsiran dari pihak pengacara PT Summarecon bahwa pemberian uang tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang telah tercapai. Hal ini kemudian dipertanyakan oleh Ketua Umum DPP GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshall, mengenai dasar dan kewajaran anggapan tersebut, mengingat nilai objek sengketa yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Pertimbangan Pengembalian Uang ke KPK
Hercules sempat mendiskusikan langkah yang akan diambil terhadap uang tersebut, termasuk kemungkinan mengembalikannya kepada pihak yang menyerahkan atau menyerahkannya kepada KPK. Pihaknya mempertimbangkan transparansi dan penghindaran spekulasi mengenai asal-usul serta tujuan pemberian uang.
Wilson menyatakan bahwa penyerahan uang ke KPK dilakukan untuk memastikan sumber dana, pihak pemberi, tujuan pemberian, serta keterkaitannya dengan perkara OTT dapat ditelusuri secara objektif oleh aparat penegak hukum. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjelaskan persoalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada.
Ia menekankan bahwa waktu pemberian uang, konteks awal penyerahan, tujuan sebenarnya, serta alasan penyerahan kepada KPK merupakan rangkaian fakta penting yang harus diperiksa secara utuh dan tidak terpisahkan satu sama lain.