Jakarta – Pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi sepanjang 40,8 kilometer diproyeksikan akan dimulai pada Januari 2027. Proyek strategis ini diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 29 triliun, di luar biaya pembebasan lahan.
Kepastian ini mengemuka setelah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama stakeholder terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah daerah, dan PT Hutama Karya (HK), menggelar sosialisasi dan dialog dengan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (26/10/2026) ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai trase jalan tol, kebutuhan lahan, hingga tahapan persiapan pembangunan.
Dukungan Penuh Pemerintah Pusat
Andre Rosiade mengungkapkan bahwa pembangunan tol ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Perjuangan untuk mengamankan anggaran proyek ini tidaklah mudah, mengingat persaingan dengan daerah lain untuk mendapatkan alokasi dana pembangunan. “Alhamdulillah, kita mendapatkan anggaran ini. Anggaran sebesar itu tidak mudah didapatkan. Kita harus berjuang, meyakinkan pemerintah pusat, dan bersaing dengan daerah-daerah lain,” ujar Andre dalam kegiatan tersebut.
Andre menekankan bahwa pembangunan tol tidak hanya berorientasi pada kelancaran perjalanan, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur ini diharapkan membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan produk usaha masyarakat Sumatera Barat.
Rincian Ruas dan Kebutuhan Lahan
Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, memaparkan bahwa ruas Sicincin-Padang Panjang memiliki panjang sekitar 19,49 kilometer, sementara ruas Padang Panjang-Bukittinggi sekitar 20,18 kilometer. Khusus di Kabupaten Padang Pariaman, trase jalan tol akan membentang sekitar 10,2 kilometer dan membutuhkan lahan seluas kurang lebih 99,06 hektare.
Dalam dialog tersebut, sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Aspirasi tersebut mencakup kepastian trase, mekanisme penggantian tanah dan tanaman, dampak terhadap lahan pertanian, serta keberlanjutan akses menuju lahan warga. Mereka juga mengingatkan pentingnya pengendalian dampak lingkungan dan pemulihan fasilitas umum yang terdampak pembangunan.
Respons dan Tindak Lanjut
Menanggapi aspirasi masyarakat, pihak terkait menjelaskan bahwa kebutuhan gorong-gorong, jembatan penghubung, dan akses menuju lahan masyarakat akan dikaji melalui survei teknis. Penanganan tanah dan tanaman yang terdampak akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan mekanisme penilaian oleh pihak independen.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menegaskan dukungan pemerintah kabupaten terhadap pembangunan tol. Ia meminta seluruh tahapan dipersiapkan secara transparan, disertai informasi yang jelas mengenai trase, jadwal pelaksanaan, wilayah terdampak, serta mekanisme penyelesaian persoalan masyarakat. Ia juga berharap pembangunan tol membuka peluang bagi usaha lokal, UMKM, dan tenaga kerja setempat.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sumbar, Ahdiyarsyah, menyatakan kesiapan pihaknya berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menyukseskan proses pengadaan tanah. Proses selanjutnya menunggu dokumen Rencana Kegiatan Pengadaan Tanah (RKP2T) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Andre Rosiade mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk terus berkoordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Ia menekankan bahwa dialog harus menghasilkan tindak lanjut konkret agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai proses yang akan dijalankan. Dengan dilibatkannya masyarakat sejak awal, persiapan pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi diharapkan berjalan lebih terarah, memperkuat konektivitas, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat.