JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menekankan pentingnya memuliakan profesi petani yang menurutnya merupakan tumpuan harapan bangsa Indonesia. Ia bahkan menyebut hilangnya petani dapat berpotensi menimbulkan bencana bagi negara.
“Kalau mereka kehilangan atau menipis motivasi diri menjadi petani, tidak ada yang menjadi petani di negeri ini, itu bencana bagi kita di negeri ini,” ujar Surya Paloh seusai pelantikan DPP Petani Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Surya Paloh berharap para kadernya dapat menumbuhkan motivasi agar semakin banyak orang yang memilih profesi sebagai petani. Ia menegaskan bahwa profesi ini sejajar dengan profesi lainnya.
“Bagaimana kita terus menerus harus mampu untuk memberikan motivasi, agar kepercayaan diri yang ada pada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dalam memilih profesi sebagai petani di negeri ini, itu adalah satu profesi yang kita muliakan bersama,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Nggak ada kalahnya arti profesi sebagai seorang petani dibandingkan dengan profesi-profesi bidang yang lain.”
Indonesia, menurut Surya Paloh, telah dianugerahi Tuhan sebagai negeri agraris dengan kontur tanah yang subur, sehingga profesi petani dan nelayan sangat dibutuhkan untuk mengolah kekayaan alam tersebut.
“Katakanlah kemampuan yang ada, telah diberikan kepada kita untuk bisa mengolah tanah kita ini, dengan berbagai macam tanaman yang kita inginkan, apa saja? Mau sawit, mau yang namanya karet, mau yang namanya kopi, mau yang namanya cokelat, apa aja? Demikian juga para nelayan kita, sama,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Surya Paloh melantik DPP Petani Nasdem periode 2026-2029 dengan Ketua Arif Rahman. Pelantikan ini juga menunjuk tiga wakil ketua umum, yakni Ananda Tohpati, M. Habibur Rochman, dan Benny Subani. Posisi sekretaris jenderal dijabat Muslim Ayub, sementara bendahara umum dipercayakan kepada Imam Taufik.
Surya Paloh berpesan agar organisasi sayap Partai NasDem, Petani NasDem, dapat merasakan dan memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh para petani di Indonesia. Ia menekankan pentingnya komunikasi intensif untuk memastikan para petani tidak merasa sendiri.
“Jadi dengan diadakannya kehadiran organisasi sayap Partai NasDem, Petani NasDem ini, tugas utama mereka adalah merasakan, bagaimana arti dan perasaan yang ada, yang sejujurnya, dirasakan oleh para petani kita di negeri ini. Nah dari sanalah komunikasi yang lebih intensif mereka bisa perkatkan. Bahwasanya para petani ini tidak sendiri,” ujar Paloh.
Ia juga menekankan bahwa status petani bukanlah status yang terpinggirkan. “Bahwasanya status sebagai petani bukanlah status yang terpinggirkan di negeri ini. Ini kita butuhkan: membangun status kembali, kepercayaan diri kembali, betapa mulianya profesi sebagai seorang petani ini,” tegasnya.
Ketua Umum DPP Petani Nasdem, Arif Rahman, dalam sambutannya berkomitmen untuk menyatukan gerakan restorasi Partai Nasdem dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara gerakan perubahan Nasdem dengan program pemerintah.
“Di luar sana banyak yang mencoba membenturkan gerakan perubahan dengan Asta Cita. Hari ini di hadapan Bapak (Surya Paloh), saya tegaskan tidak ada yang perlu dibenturkan. DPP Petani NasDem adalah wadah untuk menyatukan gerakan perubahan NasDem menuju Asta Cita pemerintahan Prabowo,” kata Arif.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem tersebut memaparkan tiga program prioritas kepengurusannya. Salah satunya adalah mendukung program Presiden Prabowo dalam memberdayakan Kampung Nelayan Merah Putih. Program kedua adalah pemberdayaan kampung nelayan merah putih dan budidaya ikan lele serta nila.
“Jika demplot untuk memuliakan tanah, program kedua ini untuk memuliakan laut dan air tawar kita. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Presiden Prabowo mencanangkan Kampung Nelayan Merah Putih, maka DPP Petani NasDem, Petani NasDem akan menjadi pengawal terdepan program ini,” jelasnya.
Program lainnya adalah pembangunan demplot pertanian terintegrasi seluas dua hektare di setiap provinsi, serta pengembangan perhutanan sosial dan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).