Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres mendesak perlunya reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB. Ia berpendapat bahwa komposisi anggota tetap DK PBB saat ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern.
Pernyataan ini disampaikan Guterres dalam forum Foreign Policy Circle Talks yang bertema ‘Eight Decades of the United Nations: What’s Next?’ di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta Pusat, pada Senin (19/10/2026). Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir turut hadir dalam acara tersebut.
Guterres secara spesifik menyoroti komposisi anggota tetap DK PBB yang meliputi Amerika Serikat (AS), Inggris, China, Rusia, dan Prancis. Menurutnya, susunan ini sudah tidak relevan dengan lanskap global masa kini. “Kita juga harus mereformasi Dewan Keamanan. Anggota tetap Dewan Keamanan saat ini terdiri dari tiga negara Eropa, satu negara Amerika Utara, dan negara Asia. Apakah komposisi ini relevan dengan dunia saat ini? Apakah badan ini mencerminkan realitas dunia masa kini? Jelas tidak,” ujar António.
Ia menekankan bahwa reformasi DK PBB sangat krusial untuk menjaga keamanan dunia. Lebih lanjut, Guterres menyayangkan adanya anggota tetap DK PBB yang justru memulai konflik dengan mengabaikan hukum internasional. “Sayangnya, saat ini kita justru melihat anggota tetap Dewan Keamanan terkadang memulai perang dengan mengabaikan hukum internasional, yang pada akhirnya sangat membatasi kemampuan PBB dalam memajukan perdamaian dan keamanan dunia,” jelasnya.
Guterres juga menggarisbawahi pentingnya perubahan perspektif terhadap permasalahan global, seraya memuji Indonesia sebagai negara yang konsisten menggaungkan multilateralisme. “Indonesia merupakan suara krusial dalam upaya ini, suara yang memahami bahwa kepentingan negara-negara berkembang harus didengar dan dihormati,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Para pemimpin Indonesia telah berulang kali menekankan perlunya multilateralisme yang lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih mampu memberikan hasil nyata.”