Sebanyak 11.261 personel gabungan dikerahkan oleh Polda Metro Jaya untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen buruh di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Selasa (6/10/2026). Selain itu, disiagakan pula 2.055 personel untuk pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi.
Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Metro Jaya, Brigjen Laode Aries El Fathar, dalam apel pasukan di DPR, menekankan pentingnya pendekatan humanis, dialogis, dan terukur dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Keselamatan seluruh pihak menjadi prioritas utama dalam kegiatan tersebut.
Brigjen Laode mengingatkan bahwa penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati. Kepolisian hadir untuk memberikan pelayanan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan normal.
“Tugas kita adalah melayani dan memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib, sementara aktivitas masyarakat lainnya tetap dapat berlangsung dengan baik,” ujar Brigjen Laode.
Personel yang bertugas di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan komunikasi dan pendekatan dialogis. Koordinasi dengan koordinator lapangan aksi unjuk rasa juga menjadi kunci. Selain itu, personel diminta untuk menjaga pengendalian diri, tidak terpancing provokasi, serta bertindak sesuai dengan prosedur dan arahan pimpinan.
“Yang kami kedepankan adalah pelayanan yang humanis. Personel harus sabar, mampu berkomunikasi dengan baik, dan menjaga situasi tetap tenang agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, sementara aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.
Pengaturan akses dan lalu lintas akan dilakukan secara dinamis menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan, terutama di kawasan Jalan Gatot Subroto dan ruas jalan di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Seluruh personel juga diingatkan untuk tidak membawa atau menggunakan senjata api serta senjata tajam selama bertugas.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa Polri hadir untuk menjaga ruang demokrasi dan memastikan keselamatan semua pihak. “Polri hadir untuk menjaga ruang demokrasi agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan aman dan tertib. Pada saat yang sama, hak masyarakat lainnya untuk beraktivitas juga harus tetap terjaga. Mari bersama-sama menjaga ketertiban, saling menghormati, dan mengutamakan keselamatan,” pungkasnya.