JAKARTA – Rehabilitasi 56 pasar rakyat yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus digenjot. Upaya ini difokuskan untuk memungkinkan para pedagang kembali beraktivitas, memastikan distribusi kebutuhan pokok masyarakat berjalan lancar, dan menguatkan kembali perputaran ekonomi di daerah yang terdampak bencana.
Penanganan sarana perdagangan ini tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan fungsi pasar sebagai pusat penghidupan bagi masyarakat. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal S. Shofwan, menjelaskan bahwa Dana Tugas Pembantuan Sarana Perdagangan Pascabencana menjadi instrumen penting dalam kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses pemulihan.
“Dampaknya bukan hanya fisik, tetapi juga dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama para pedagang yang terdampak bencana,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).
Pada tahun 2026, prioritas penanganan diberikan kepada pasar yang mengalami kerusakan ringan. Pemerintah daerah diminta untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi dan pelaksanaan fisik agar pekerjaan dapat tuntas paling lambat pada 31 Desember 2026. Sementara itu, pasar dengan tingkat kerusakan sedang dan berat akan dipersiapkan untuk mendapatkan dukungan lanjutan pada tahap berikutnya.
Salah satu implementasi program ini berlangsung di Kabupaten Pidie Jaya, di mana pemerintah daerah menerima dukungan dana sebesar Rp2,7 miliar untuk perencanaan, pengawasan, dan rehabilitasi tujuh pasar ikan dan sayur. Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, memastikan bahwa Dana Ikatan Penjanjian Anggaran (DIPA) yang telah diterima akan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan di lapangan.
“Kami segera menindaklanjuti setelah menerima DIPA tersebut dengan melaksanakan program sesuai ketentuan. Yang terpenting, manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya para pedagang dan pelaku ekonomi yang terdampak bencana,” kata Sibral.
Di Kabupaten Aceh Tengah, rehabilitasi menyasar empat pasar dengan dukungan dana Rp2,6 miliar. Penanganan ini mencakup Pasar Kecamatan Silih Nara, Pasar Terminal Lama, Pasar Kecamatan Linge, dan Pasar Reje Wali Sejahtera di Kecamatan Ketol. Pemerintah daerah akan mengawal pelaksanaan agar aktivitas perdagangan segera kembali berjalan dalam fasilitas yang lebih layak.
Upaya pemulihan serupa juga dilakukan di Kota Lhokseumawe dengan alokasi dana sebesar Rp7.821.385.000 untuk perbaikan tujuh pasar.
“Pasar bukan hanya tempat transaksi perdagangan, tetapi menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Karena itu, ketika sarana perdagangan terdampak bencana, pemulihannya harus menjadi perhatian. Kita ingin para pedagang bisa kembali beraktivitas dan roda ekonomi masyarakat kembali bergerak,” kata Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar.
Sementara itu, Kota Pariaman menerima tambahan anggaran sebesar Rp4,1 miliar untuk merehabilitasi empat pasar. Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menekankan bahwa proses pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan kerusakan semata, melainkan perlu menghasilkan fasilitas perdagangan yang lebih aman dan tangguh.
“Melalui tambahan anggaran ini, kita ingin memastikan fasilitas perdagangan tradisional tidak hanya sekadar diperbaiki, tetapi juga ditingkatkan kualitasnya agar lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa depan,” ujarnya.