Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan ijazah Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan publik. Sejumlah pakar menilai putusan tersebut berpotensi menjadi pukulan bagi karir politik Wakil Presiden RI tersebut, mengingat adanya penilaian MK terkait kelulusan setara tingkat menengah atas.
Menanggapi hal tersebut, Gibran menyatakan akan menghormati seluruh tahapan yang berjalan di MK. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Gibran menambahkan bahwa ia telah menyelesaikan jenjang pendidikan setara SMA dan melanjutkan ke jenjang S1 di Singapura.
“Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran.
Putusan MK ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai peran lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengevaluasi aturan dan syarat keikutsertaan dalam pemilihan umum. Publik menantikan sejauh mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meninjau kembali regulasi yang ada.
Dampak putusan ini terhadap karir politik Gibran menjadi perbincangan hangat. Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, dijadwalkan akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini dalam program detikSore.
Sementara itu, di Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rojab Asy’ari, dilaporkan menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengklarifikasi bahwa tindakan tersebut merupakan keputusan personal Rojab dan bukan sikap resmi partai.
Ono menegaskan tidak ada instruksi dari struktur partai di tingkat manapun untuk menurunkan foto Gibran. Perkembangan lebih lanjut mengenai polemik yang timbul di lingkungan DPRD Kota Sukabumi dan masyarakat setempat akan dilaporkan secara langsung.