Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, telah tiba di Arusha, Tanzania, untuk menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153. Forum internasional ini tidak hanya menjadi ajang pembahasan agenda parlemen global, tetapi juga momen krusial untuk pemilihan Presiden IPU yang baru.
Sidang yang diselenggarakan di Arusha International Conference Centre ini telah memasuki agenda pemilihan Presiden IPU ke-32. Posisi Presiden IPU saat ini dijabat oleh Tulia Ackson dari Republik Persatuan Tanzania. Sebelum pemilihan tersebut, Puan Maharani berpartisipasi dalam sesi general debate, sebuah forum di mana para ketua parlemen anggota IPU secara bergantian menyampaikan pandangan mereka.
Dalam pidatonya, Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Parlemen Tanzania dan IPU atas penyelenggaraan sidang serta keramahan yang diberikan kepada seluruh delegasi di Arusha. Ia menekankan tema sidang tahun ini, ‘Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua’, dengan menggarisbawahi pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil.
Menurut Puan, tata kelola pemerintahan yang adil adalah fondasi untuk mengubah demokrasi politik menjadi demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. “Demokrasi harus memberikan kemampuan nyata kepada rakyat untuk membantu membentuk arah kebijakan, mengamankan bagian yang adil dari kemajuan, dan mengubah kehidupan mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintahan yang efisien, tertib, transparan, dan efektif memang penting, namun hal tersebut hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. “Dalam pengertian inilah tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari keadilan,” tegas Puan.
Puan Maharani menekankan bahwa ukuran keberhasilan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan, prosedur, atau kecanggihan kelembagaan, tetapi juga dari peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Tata kelola pemerintahan yang adil, menurutnya, harus memperluas partisipasi dan kontrol publik, memperkuat akuntabilitas kekuasaan, mencegah konsentrasi kekayaan dan pengaruh, melindungi kedaulatan nasional, serta memastikan pemanfaatan kekayaan nasional untuk kesejahteraan rakyat.
Ia mengingatkan bahwa sejarah telah menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi dapat bertransformasi menjadi kekuatan politik yang berpotensi melanggengkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. “Akibatnya, demokrasi politik tidak akan pernah benar-benar substantif jika kekuatan ekonomi terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga suara minoritas kecil menjadi jauh lebih menentukan daripada suara masyarakat umum,” lanjutnya.
Dalam konteks ini, Puan Maharani menyoroti peran strategis parlemen sebagai jembatan antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan negara. Parlemen bertugas menerjemahkan aspirasi rakyat ke dalam undang-undang, anggaran, mekanisme pengawasan, dan kebijakan publik. “Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat,” tegasnya.
Kehadiran Puan Maharani di Tanzania juga didorong oleh pemilihan Presiden IPU yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. Terdapat tiga calon Presiden IPU, dua di antaranya memiliki hubungan dekat dengan Indonesia, yaitu dari Azerbaijan dan Australia. Puan berencana untuk mendengarkan visi misi dan menemui semua calon secara seimbang sebelum memberikan suara.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menjelaskan bahwa partisipasi Ketua DPR RI dalam IPU Assembly ke-153 ini didorong oleh pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029. Kehadiran Puan merupakan bentuk dukungan terhadap proses tersebut dan solidaritas kepada para calon Presiden.
Di sela-sela Sidang Umum IPU, Puan Maharani telah melakukan pertemuan bilateral dengan kandidat Presiden IPU ke-32, yaitu Sahiba Gafarova (Ketua Parlemen Azerbaijan), Milton Dick (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia), dan Rojo Edwards Silva (Senator Parlemen Chile). Ia juga bertemu dengan pimpinan parlemen dari negara lain, termasuk Thailand dan Georgia.
Menurut Irine, kehadiran Puan di forum tersebut mendapat sambutan hangat dari para delegasi. Delegasi Iran, misalnya, mengapresiasi pidato Puan yang dianggap inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial serta demokrasi ekonomi. Delegasi lain juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Puan terhadap resolusi Nepal dan pidatonya.
Pemilihan Presiden IPU ke-32 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (9/10), di mana kandidat terpilih akan menggantikan Tulia Ackson untuk masa jabatan tiga tahun (2026-2029). Dalam agenda ini, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania, Tri Yogo Jatmiko.