JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Ia mendesak Pemerintah untuk segera mengoptimalkan penanganan darurat dan menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Tentunya bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2026).
Banjir bandang tersebut terjadi pada Sabtu akibat hujan deras yang mengguyur, khususnya di Kecamatan Kuranji dan Nanggalo, menyebabkan sejumlah warga terjebak dalam arus banjir yang deras. Tim SAR gabungan dilaporkan telah mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak di kawasan Koto Tangah, dengan menggunakan perahu karet dan tali untuk menjangkau mereka di tengah derasnya arus.
Puan mengapresiasi upaya seluruh petugas dan relawan yang telah membantu masyarakat. “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya Pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi dan warga terdampak. “Selain evakuasi, bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memberikan kepastian perlindungan bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah,” jelasnya.
Lebih dari 600 jiwa dilaporkan mengungsi di sejumlah lokasi akibat banjir yang berdampak pada tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang. Puan meminta agar tempat pengungsian disiapkan dengan aman dan nyaman, termasuk fasilitas kesehatan, selimut, dan pakaian. Ia juga menekankan pentingnya tempat pengungsian yang ramah bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lansia, serta penyandang disabilitas.
“Pastikan fasilitas kesehatan juga tersedia di tempat pengungsian. Termasuk bantuan selimut dan pakaian mengingat warga mengungsi tanpa persiapan,” kata Puan. Ia menambahkan, “Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan.”
Puan menilai keputusan mengungsi harus disertai jaminan bahwa warga terdampak akan memperoleh tempat berlindung yang layak dan dukungan selama keadaan belum memungkinkan untuk kembali. Hal ini penting mengingat warga menghadapi kekhawatiran berlapis terkait keselamatan keluarga, rumah, pekerjaan, dan kelangsungan hidup.
Pendataan sementara mencatat adanya satu unit rumah rusak berat, empat unit rumah rusak sedang, dan sekitar 120 unit rumah terdampak banjir. Banjir juga menyebabkan akses jalan di wilayah Kuranji terputus, menghambat upaya penyelamatan dan bantuan.
Puan mendorong Pemerintah untuk menjamin perbaikan rumah warga yang rusak. “Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” lanjutnya.
Perhatian juga perlu diberikan kepada keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir. Puan menyarankan Pemerintah menyediakan kebijakan yang mendukung pemulihan penghidupan agar warga memiliki kesempatan kembali bekerja.
Sebagai penanganan jangka panjang, Puan mengingatkan pentingnya mitigasi bencana untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan, termasuk perbaikan tanggul yang jebol di daerah aliran sungai.
Puan menyatakan bahwa DPR akan mengawal pelaksanaan penanganan darurat hingga program penanggulangan pasca-bencana di Padang. Ia juga menekankan pentingnya dukungan peralatan yang memadai bagi tim SAR dan relawan demi kelancaran dan keamanan operasi penyelamatan.