Presiden Prabowo Subianto melakukan rotasi jabatan strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menukar posisi dua jenderal. Maruli Simanjuntak kini mengemban amanah sebagai Wakil Panglima TNI, sekaligus ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNNPDT). Sementara itu, Tandyo Budi Revita dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Prosesi pelantikan kedua pejabat tinggi TNI ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) sebelum Presiden Prabowo memandu Maruli dan Tandyo untuk mengucapkan sumpah dan janji jabatan.
“Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo yang diikuti oleh para pejabat yang dilantik.
Usai pelantikan, Maruli Simanjuntak mengungkapkan arahan spesifik dari Presiden Prabowo terkait tugas barunya di BNNPDT. Fokus utama badan tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Maruli menjelaskan bahwa badan pengelola perbatasan sebenarnya sudah ada dan sebelumnya dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara ad interim. Kini, badan tersebut dikembangkan dengan perluasan tugas untuk mencakup pengelolaan daerah terpencil. “Jadi memang ini menurut saya ide yang luar biasa ya itu sebenarnya badannya tuh sudah ada jadi badan pengelola perbatasan yang sekarang ad interim itu oleh Mendagri. Jadi ini dikembangkan lagi karena kebetulan saya beberapa tahun ke belakangan ini banyak sekali mengerjakan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat di daerah-daerah terpencil,” ungkap Maruli di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Lebih lanjut, Maruli menuturkan bahwa Presiden Prabowo ingin pemerintah memberikan perhatian lebih besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan dan daerah terpencil. Mengenai perannya sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli akan bertugas membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. “Itu yang mungkin jadi ide dari Bapak Presiden untuk lebih fokus pada masyarakat-masyarakat yang di perbatasan-perbatasan dan terpencil ini. Ini jadi badannya nanti dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jadi sekarang jadi pengelola perbatasan dan daerah terpencil itu nanti tugas saya. Kalau Wakil Panglima ya jelas Wakil Panglima dalam membantu Panglima,” jelas Maruli.
Maruli menegaskan bahwa pengelolaan BNNPDT bukanlah tugas eksklusif TNI. Ia menekankan bahwa badan tersebut merupakan lembaga tersendiri yang akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mencapai tujuannya. “Iya, sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada dengan penambahan selain mengelola perbatasan ini kenapa nggak kita tingkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut. Itu kan tidak selalu kami harus mempunyai biaya, itu kita bisa membantu mengkoordinasikan ke kementerian desa, kita bantu mungkin kementerian-kementerian yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah,” ucapnya.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNNPDT, Maruli tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan prajurit TNI yang bertugas di wilayah-wilayah tersebut. Menurutnya, keberadaan prajurit dari tiga matra TNI dapat memberikan dukungan dalam hal koordinasi di lapangan. “Ya, kan kita itu yang kita akan lihat nanti di daerah-daerah tersebut ada Yon TP, kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah-daerah pesisir kan Angkatan Laut. Mereka kalau mungkin saya di posisi Wakil Panglima ini akan juga membantu untuk berkoordinasi gitu,” imbuhnya.
Sementara itu, Jenderal Tandyo Budi Revita menyampaikan bahwa sebagai KSAD, ia mendapat tugas untuk mempercepat program-program pemerintah, termasuk Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, dan ketahanan pangan. “Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat khususnya untuk operasionalisasi. Apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan. Yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujarnya.
Terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Tandyo menyatakan komitmennya untuk mengerahkan kemampuan TNI AD yang memiliki sebaran prajurit terbanyak di seluruh Indonesia guna membantu pemadaman. “Ya kalau untuk karhutla, pastikan TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman khususnya lahan-lahan gambut ini, akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini,” tuturnya.
Arahan lain dari Presiden Prabowo yang disampaikan Tandyo adalah terkait penanganan di Papua. Fokus utama TNI AD adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, namun gangguan keamanan yang ada di wilayah tersebut tetap menjadi prioritas penanganan. “Saya kira salah satu untuk yang menjadi prioritas untuk penyelesaian di dari programnya Bapak Presiden adalah Papua. Ya, apakah itu dari sisi kesejahteraan, apakah itu dari sisi gangguan keamanan,” sebutnya.
Tandyo mencontohkan upaya penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Maybrat, Papua Barat Daya, sebagai bagian dari upaya menyadarkan masyarakat Papua yang mungkin terpengaruh untuk membelot dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Dalam dua-tiga hari ini kan di Maybrat yang selama ini cukup rame dua tiga tahun yang lalu, kalau dimonitor dua hari yang lalu kan ada yang turun, ada yang kita tangkap. Tentunya ini akan menjadi deterrent kepada yang saudara-saudara kita yang belum sadar untuk bisa kembali ke NKRI,” imbuhnya.