PKS Nilai Wajar Publik Tuntut Kejelasan Ijazah Gibran, Sebut Pansus Opsi yang Mungkin

Jakarta – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi isu seputar ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berujung pada wacana pembentukan panitia khusus (pansus) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mardani menyatakan bahwa harapan publik untuk mendapatkan kejelasan mengenai persoalan ijazah Gibran adalah hal yang wajar. Ia menekankan bahwa sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, masyarakat berhak menuntut transparansi. “Semua mungkin. Tapi fakta hukum MK sudah ada. Sebagai bangsa yang taat hukum, wajar kalau publik berharap ada kejelasan. Mas Gibran juga bisa punya hak menjelaskan,” ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (4/10/2026).

Ia menambahkan bahwa harapan publik agar fakta hukum terkait ijazah Gibran ditindaklanjuti adalah sesuatu yang masuk akal. Pentingnya kejelasan atas isu yang menjadi perhatian masyarakat menjadi poin utama yang disampaikan Mardani.

Polemik ijazah Gibran mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam salah satu putusannya menyinggung soal dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya. Hal ini kemudian memicu munculnya gagasan pembentukan pansus di DPR untuk mendalami lebih lanjut.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat, Andi Arief, juga menyuarakan pandangannya mengenai hal ini. Andi menilai Gibran memerlukan wadah untuk memberikan klarifikasi terkait putusan MK yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat. Menurutnya, pansus di DPR dapat menjadi momentum yang tepat bagi Gibran untuk memberikan penjelasan.

“Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri. Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboi-koboi Senayan menggulirkan pansus,” kata Andi dalam keterangannya pada Selasa (13/10).

Andi mencontohkan pembentukan Pansus Century pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menurutnya dimanfaatkan untuk keperluan klarifikasi. “Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada,” ucapnya.

“Jadi kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena Mas Gibran bisa klarifikasi di pansus itu tersebut,” tambah Andi Arief.

Tinggalkan komentar