Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinetnya yang ketujuh kalinya sejak menjabat pada Oktober 2024. Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai bahwa reshuffle kabinet tersebut harus mampu menjawab kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan.
Mardani menekankan bahwa penurunan tingkat kepuasan publik yang tercermin dalam sejumlah survei tidak boleh diabaikan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu direspons dengan perubahan di jajaran pembantu Presiden. “Pertama, penurunan kepuasan publik yang diangkat beberapa lembaga survei tentu tidak bisa dianggap angin lalu. Mesti ada perubahan. Mesti banyak pembantu yang berani menyuarakan aspirasi rakyat,” kata Mardani pada Sabtu (3/10/2026).
Lebih lanjut, Mardani menyoroti sektor ekonomi. Ia menilai pemerintah perlu menjadikan persoalan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat sebagai prioritas utama. “Kedua, perubahan di bidang ekonomi mendesak karena itu menjadi prioritas. Lapangan pekerjaan dan daya beli wajib menjadi prioritas,” ujarnya.
Mardani berharap perubahan susunan kabinet tersebut dapat segera memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga melihat ada pesan persatuan dari langkah Presiden Prabowo yang mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama. “Ketiga, perubahan ini moga bisa segera memberi angin positif bagi masyarakat. Ada pesan persatuan dari Presiden dengan mengajak semua bekerja sama,” katanya.
Menurut Mardani, persatuan sangat diperlukan di tengah kondisi yang disebutnya sebagai masa sulit. “Kita perlu persatuan di masa sulit,” imbuhnya.
Presiden Prabowo tercatat telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tujuh kali sejak menjabat. Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025, disusul pada 8 September 2025. Pergantian kabinet kembali terjadi pada 17 September, kemudian reshuffle keempat pada 8 Oktober 2025. Pada April 2026, enam pejabat dirombak, termasuk pelantikan Menteri LH Jumhur Hidayat. Terakhir pada September 2026, posisi Menteri Keuangan dirombak dengan Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara.
Reshuffle ketujuh ini melibatkan pelantikan 18 pejabat baru. Berikut adalah daftar lengkapnya:
- Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
- Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
- M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
- Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
- Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
- Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.
- Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
- Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
- Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
- Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman.
- Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman.
- Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
- Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.