JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), memimpin rapat koordinasi di Kalimantan Utara. Pertemuan ini dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk membahas langkah-langkah konkret perbaikan infrastruktur jalan di perbatasan negara.
Kondisi jalan perbatasan yang rusak parah selama ini dinilai menghambat aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Mendagri Tito Karnavian menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi ini, terutama di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Akses darat yang buruk memaksa warga kesulitan mengangkut logistik dan harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. “Mereka harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Nah, ini buat kita juga prihatin,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10/2026).
Permasalahan ini sebelumnya telah menjadi perhatian dan dibahas untuk mencari solusi penanganan yang optimal, namun belum membuahkan hasil signifikan. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin juga telah menunjukkan atensi terhadap isu ini. Ia berkoordinasi dengan Mendagri Tito dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk bersinergi dalam penyelesaian masalah konektivitas jalan, sejalan dengan program penguatan perbatasan negara.
“Oleh karena itu Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan,” tutur Tito. Ia menilai pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya krusial untuk konektivitas dan pemerataan pembangunan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat rasa nasionalisme. Kawasan perbatasan, menurutnya, adalah garda terdepan negara dalam menghadapi potensi infiltrasi dari negara lain.
Berdasarkan laporan dari perwakilan Kementerian PU, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun. Mendagri meminta Kementerian PU untuk mematangkan konsep pembangunan secara detail, sekaligus menyusun rencana berdasarkan skala prioritas. Masukan dari Gubernur Kaltara dan Bupati Malinau agar pembangunan diprioritaskan di wilayah berpenduduk juga menjadi pertimbangan.
Konsep yang telah dimatangkan ini nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti. “Kita akan matangkan dulu konsep, tadi dari PU akan mematangkan konsep Rencana Induk Pembangunannya, dan dibelah per tahun, sesuai skala prioritas tadi, berapa anggaran tiap tahun. Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden,” jelas Tito.
Mendagri juga menyarankan agar dibentuk forum rapat rutin yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Forum ini akan secara spesifik membahas progres pembangunan di kawasan perbatasan. Dengan upaya terpadu ini, diharapkan pembangunan di kawasan perbatasan dapat lebih merata dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, Direktur Pertahanan Kementerian Pertahanan Raymond Lambok Malindo Sitanggang, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PU Moch. Iqbal Tamher, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara Kementerian PU Tri Bakti Mulianto, serta sejumlah pihak terkait lainnya.