JAKARTA – Upaya pemulihan tambak dan kolam yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus digalakkan guna memulihkan mata pencaharian masyarakat pesisir. Penanganan ini difokuskan pada lahan budi daya agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera kembali berjalan normal.
Hingga 29 September 2026, tercatat seluas 1.835,93 hektare tambak dan kolam telah ditangani. Rinciannya mencakup 1.750,70 hektare di Aceh, 67,11 hektare di Sumatera Utara, dan 18,12 hektare di Sumatera Barat. Luas ini merupakan bagian dari total 31.248,34 hektare lahan yang terdampak bencana.
Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Enggar Sadtopo, menjelaskan bahwa intervensi awal diprioritaskan pada tambak dan kolam dengan tingkat kerusakan ringan. Tujuannya agar lahan tersebut dapat lebih cepat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.
“Dari sekitar 31.000 hektare yang terdampak, lahan rusak ringan yang telah diintervensi di lapangan mencapai 1.835 hektare, ini berupa tambak dan kolam. Kolam digunakan untuk ikan air tawar, sedangkan tambak untuk budi daya air payau seperti udang dan komoditas lainnya,” ujar Enggar dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2026).
Untuk mendukung pekerjaan fisik di lapangan, KKP juga mengerahkan 12 unit ekskavator ke wilayah terdampak. Sebanyak delapan unit ditempatkan di Aceh, sementara Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing mendapatkan dua unit. Penggunaan alat berat ini akan terus dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Selain sektor budi daya, pemulihan juga menyasar sentra produksi garam di Aceh. Pemerintah menargetkan pembangunan kembali 506 dapur perebusan garam pada tahun 2026. Lokasi pembangunan tersebar di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Besar.
Proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari dapur dan tungku perebusan hingga penyediaan peralatan produksi. Sebagian unit ditargetkan selesai dan dapat digunakan pada Oktober, sementara seluruh 506 dapur diharapkan rampung pada awal Desember 2026.
“Mudah-mudahan nanti pada Oktober sudah ada yang selesai secara bertahap. Seluruh 506 unit ditargetkan selesai pada awal Desember,” tutur Enggar.
Lebih lanjut, Enggar menegaskan bahwa selain budi daya perikanan dan produksi garam, pemerintah juga menargetkan penanganan terhadap 360 dari 364 unit pengolahan ikan yang terdampak di ketiga provinsi tersebut pada tahun 2026. Dukungan juga diperluas kepada nelayan tangkap melalui penyaluran 129 unit mesin kapal dan 302 paket alat penangkapan ikan untuk memulihkan aktivitas melaut serta pendapatan keluarga nelayan.