JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah melaksanakan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi. Proyek ambisius ini dirancang untuk menampung 122.000 siswa dan secara signifikan menyerap 97.000 tenaga kerja lokal. Mayoritas pekerja yang direkrut berasal dari warga desa dan kecamatan di sekitar area proyek.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Penyerapan tenaga kerja lokal diharapkan membuka peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, proyek ini juga turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui kebutuhan material lokal, penyediaan katering untuk para pekerja, hingga jasa transportasi.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan modern. Program ini juga sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.
“Yang kita bangun bukan sekadar gedung sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern. Karena itu kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” tegas Menteri Dody dalam keterangannya pada Senin (26/10/2026).
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU menjalin kolaborasi dengan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI AD. Sinergi ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi, terutama di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kapasitas Sekolah Rakyat Ditingkatkan
Setiap lokasi Sekolah Rakyat Tahap II awalnya dirancang untuk menampung 1.080 siswa. Namun, kapasitas tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 1.260 siswa per lokasi atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan ini dilakukan dengan penambahan ruang belajar dan asrama, sehingga lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas.
Menteri Dody menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sejalan dengan semangat Pasal 34 UUD 1945. “Secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah, bisa disekolahkan di sini. Bahkan bukan cuma disekolahkan, tapi dimuliakan, dikasih fasilitas yang megah. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto memuliakan anak-anak dari kalangan prasejahtera,” ujar Menteri Dody.
Sekolah Rakyat Tahap II tidak hanya menyediakan ruang kelas, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang komprehensif dalam satu kawasan. Setiap lokasi dilengkapi dengan tiga gedung pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama siswa putra dan putri, rumah susun guru, kantin dan dapur, gedung serbaguna, masjid dan rumah ibadah, serta guest house.
Untuk menunjang keamanan dan aktivitas siswa, kawasan sekolah juga dilengkapi sistem kamera pengawas (CCTV), lapangan upacara, serta fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola atau mini soccer dan lapangan basket.
Selanjutnya, Kementerian PU berencana melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III di 100 lokasi baru. Setiap sekolah direncanakan memiliki kapasitas lebih dari 2.000 siswa, dengan desain bangunan yang akan disesuaikan dari dua menjadi empat lantai, bergantung pada kondisi lokasi.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Kementerian PU berkomitmen mendorong perluasan akses pendidikan, sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Program ini sejalan dengan Sasaran Utama PU 608, yang mencakup target nol persen kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.