JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengemukakan usulan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyarankan agar lahan yang terdampak bencana tersebut dilarang dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, termasuk untuk komoditas kelapa sawit.
Usulan ini disampaikan Hasto saat menghadiri acara ‘Merah Muda Fest: Menyongsong 100 Tahun Sumpah Pemuda’ di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, pada Minggu (25/10/2026). Menurut Hasto, gagasan tersebut didasarkan pada pengalaman dan pelajaran dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
“Ya, kami punya best practices dari pengalaman Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri. Yang pertama, itu adalah politik tata ruang, termasuk moratorium hutan harus diberlakukan. Tidak boleh hutan-hutan yang terbakar atau secara sengaja dibakar untuk membuka lahan-lahan perkebunan kemudian bisa dikonversikan untuk tanaman lain,” ujar Hasto.
Ia menambahkan, hutan yang terbakar atau dibuka oleh pihak-pihak tertentu untuk perkebunan seharusnya tidak diizinkan untuk dikonversikan menjadi lahan perkebunan baru, termasuk untuk kelapa sawit.
Hasto menekankan bahwa lahan dan hutan yang telah mengalami kebakaran wajib direboisasi. Ia juga menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum hingga menyebabkan terjadinya Karhutla.
“Kemudian yang kedua adalah supremasi hukum. Tanpa keadilan, tanpa ketegasan, tanpa suatu sanksi yang tegas bagi mereka yang telah merusak hutan-hutan kita, maka apa yang terjadi akan terus-menerus dilakukan. Dan ini sudah menyentuh marwah bangsa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasto menyinggung kritik yang dilontarkan oleh negara-negara tetangga yang terdampak oleh kabut asap dari Karhutla di Indonesia. Ia berpendapat bahwa diperlukan perubahan kebijakan yang signifikan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang.
“Bagaimana kita lihat video yang viral beberapa waktu yang lalu ketika kita menerima kritik dari negara-negara tetangga kita. Ini sebaiknya kita melakukan suatu introspeksi, melakukan otokritik, dan melakukan perubahan-perubahan kebijakan agar ke depan tidak ada lagi kebakaran hutan seperti saat ini,” tuturnya.
Hasto menutup penjelasannya dengan menyatakan bahwa upaya mitigasi Karhutla perlu ditingkatkan dan pencegahan harus dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba.
“Dan di situlah proses mitigasi disempurnakan. Ke depan setidak-tidaknya dalam waktu lima bulan sebelum musim kemarau. Harus sudah dilakukan suatu perencanaan-perencanaan yang komprehensif untuk mencegah kebakaran hutan yang telah menurunkan marwah kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta memiliki harga diri,” pungkasnya.