JAKARTA – Kebijakan pembatasan kendaraan ganjil genap (gage) di Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rencananya, Pemprov akan segera mengambil keputusan apakah kebijakan tersebut akan tetap dilanjutkan atau ditiadakan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima berbagai masukan dan keluhan dari warga setempat terkait penerapan ganjil genap di beberapa ruas jalan, termasuk di kawasan Gajah Mada, Hayam Wuruk, hingga Kota Tua. Dampak dari kebijakan ini terhadap aktivitas perekonomian warga disebut-sebut cukup signifikan.
“Yang pertama untuk ganjil-genap segera kita lakukan kajian. Memang bukan hanya di tempat yang tadi disampaikan. Di Gajah Mada, Hayam Wuruk, sampai dengan Kota Tua,” ujar Pramono kepada wartawan di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (4/10/2026). Ia menambahkan, “Itu mereka merasakan dampak yang sudah cukup lama. Dan untuk itu segera kami akan memutuskan mengenai kebijakan ganjil-genap tersebut.”
Pramono menjelaskan bahwa keputusan mengenai ganjil genap ini akan diambil beriringan dengan progres pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan rampung pada tahun 2027. “Karena memang pekerjaan di permukaan untuk MRT mudah-mudahan sampai dengan 2027 itu sudah bisa terselesaikan. Sehingga dengan demikian apakah kebijakan ganjil genap itu masih perlu dilakukan atau nggak segera saya putuskan,” tutupnya.
Evaluasi Menyeluruh oleh Dishub
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penerapan ganjil genap memang diperlukan. Kajian ini tidak hanya berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga dampak terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.
“Memang sudah 10 tahun, perlu kita evaluasi,” kata Budi di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/9). Ia menambahkan, “Termasuk rute-rutenya perlu kita kaji lagi.”
Dampak Ekonomi Menjadi Pertimbangan Utama
Pramono Anung kembali menegaskan bahwa kajian ulang ini mencakup beberapa ruas jalan yang terdampak kebijakan ganjil genap dan juga pembangunan MRT. Ia menyebut Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk sebagai contoh ruas jalan yang aktivitas ekonominya dirasakan terpengaruh oleh kebijakan pembatasan kendaraan tersebut.
“Yang berkaitan dengan ganjil genap, beberapa ruas yang selama ini terdampak dari ganjil genap dan juga pembangunan MRT, maka Pemerintah DKI bersama dengan jajaran DPRD Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji hal tersebut,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (1/10/2026). Ia menyimpulkan, “Karena memang beberapa ruas sekarang ini terdampak, misalnya seperti Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan sebagainya. Sedang kita kaji untuk segera diputuskan.”