JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imigrasi) Yusril Ihza Mahendra menyoroti lambatnya proses penyusunan regulasi di Indonesia. Menurutnya, kelambatan ini berpotensi menghambat masuknya investasi.
“Pengusaha sudah menunggu mau investasi, peraturannya enggak jadi-jadi. Bosen dia nunggu, lari dia ke tempat lain. Bikin peraturan di sana lebih cepat investasinya daripada di sini,” ujar Yusril saat memberikan sambutan di Forum Nasional Pembangunan Hukum di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).
Yusril mengamati bahwa hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, masih ada kementerian atau instansi yang belum menyelesaikan penyusunan peraturan. Ia mempertanyakan kapan kebijakan di bidang tersebut dapat dieksekusi jika aturan-aturannya belum rampung.
“Sudah hampir setengah masa periode pemerintahan ini, kalau menangani satu bidang, menyusun peraturannya enggak selesai-selesai, kapan kita mau eksekusi untuk menangani bidang-bidang itu,” jelasnya lebih lanjut.
Meskipun tidak menyebut secara spesifik kementerian atau instansi yang dimaksud, Yusril memberikan contoh bidang yang mungkin terdampak, seperti pertambangan, perikanan, hingga pertanian.
“Saya enggak usah sebutlah bidang tertentu, entah itu bisa bidang pertambangan, bisa juga itu bidang perikanan, pertanian, dan lain-lain,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya kementerian atau institusi untuk bekerja lebih cepat dan sistematis dalam mengatasi hambatan regulasi. “Kita bekerja lebih cepat, lebih sistematik dan saya sangat menyambut baik, tadi Pak Menteri Hukum sekian ratus peraturan disederhanakan,” katanya.