JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan dukungan terhadap operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Langkah ini merupakan upaya strategis untuk menyukseskan program swasembada pangan nasional, yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis Senin (12/10/2026), Tito menjelaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan sangat bergantung pada peran penyuluh pertanian di lapangan. “Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan),” ujar Tito.
Penyuluh pertanian kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan. Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Mendagri dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjadi landasan kolaborasi ini.
Tito menekankan pentingnya BPP sebagai wadah bagi para penyuluh di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, ia mengimbau kepala daerah untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), atau mekanisme penganggaran lainnya guna mendukung operasional BPP.
Kementerian Pertanian sendiri, menurut Tito, akan turut serta dalam perbaikan BPP yang mengalami kerusakan. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan kebijakan swasembada pangan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. “Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian,” imbuh Tito.
Mentan Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa per Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian di seluruh Indonesia yang beroperasi melalui 5.836 unit BPP. Ia memastikan bahwa Kementerian Pertanian siap melakukan perbaikan terhadap BPP yang rusak. “Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung,” jelas Amran.
Dalam kesempatan tersebut, Amran juga mengapresiasi peran Mendagri dalam menjaga stabilitas harga pangan. “Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini,” puji Amran.
Acara penandatanganan SEB ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.