CILEGON – Seorang kepala sekolah di Cilegon, Banten, dilaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Cilegon. Pelaporan ini terkait dugaan pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Sekolah Pengelola Pendidikan Profesi Guru (SPPG).
Dugaan tersebut mencuat setelah tanda tangan kepala sekolah tertera dalam surat pemecatan salah satu relawan SPPG. Kuasa hukum relawan SPPG, Achmad Bachrul El Ansor, menyatakan bahwa pihaknya menerima aduan dari relawan yang dipecat tanpa adanya penjelasan mengenai kesalahan yang dilakukan.
“Kami melaporkan tanggal 28 September sudah ada tanda terimanya. Saya mewakili salah satu relawan MBG di Bendungan, Cilegon, relawan ini di-PHK oleh orang yang mengaku di situ pemilik dapur MBG sekaligus pengurus yayasan yang notabene yang mengaku ini kepala sekolah SMP Negeri 8 Cilegon,” kata Achmad di Cilegon, Senin (5/10/2026).
Pihaknya mempertanyakan dasar pemecatan yang tertuang dalam surat bernomor 01/SPHK/IX/2026 tertanggal 4 September 2026. Selain itu, Achmad menduga kepala sekolah tersebut melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melarang kepemilikan atau pengelolaan dapur MBG.
“Wewenang dia sebagai kepala sekolah atau kepala SPPG gitu, karena ASN tidak boleh merangkap jabatan apalagi mengelola MBG ini, artinya dia bertentangan dengan kode etik,” ujarnya.
Kepala BKPSDM Kota Cilegon, Joko Purwanto, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyatakan bahwa laporan telah diterima dan diteruskan ke Disdikbud Kota Cilegon untuk proses lebih lanjut.
“Laporan sudah kami terima dan sudah kami teruskan ke Dindikbud untuk diproses lebih lanjut,” kata Joko saat dikonfirmasi.
Joko menambahkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, pemeriksaan awal dilakukan oleh atasan langsung. “Karena SMP di bawah Dindikbud, maka kami sampaikan ke Bu Kadis untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.