Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) terus menggenjot percepatan perluasan registrasi digital untuk program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Hingga kini, sistem tersebut telah berhasil merangkum hampir 15 juta keluarga. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi lebih dari 48 juta keluarga terdaftar pada akhir Desember 2026.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan bahwa keberhasilan percepatan registrasi ini sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, khususnya pilar-pilar sosial yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Para pilar sosial ini diharapkan tidak hanya membantu warga dalam mengakses layanan digital pemerintah, tetapi juga memastikan keakuratan data yang dimasukkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Target kita, di akhir tahun nanti, di Desember, sekitar 48 juta lebih yang sudah masuk dalam sistem layanan digital. Sekarang baru 14 juta lebih, sudah hampir 15 juta. Ini setiap hari bertambah dengan agen Perlinsos yang hampir 1 juta orang,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul usai menghadiri kegiatan Penguatan Kapasitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pilar-Pilar Kementerian Sosial dalam Mendukung Transformasi Digitalisasi Bantuan Sosial serta Pendampingan KPM Menuju Graduasi Mandiri di Makassar. Dalam acara tersebut, ia didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Hasan Chabibie.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Perlinsos Digital dirancang untuk memfasilitasi registrasi ulang bagi masyarakat yang sebelumnya pernah menerima bantuan sosial (bansos). Selain itu, sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan pemerintah. Namun, pendaftaran ini tidak secara otomatis menjamin kelayakan penerimaan bansos, karena penentuan akhir tetap melalui evaluasi sistem.
Untuk memperluas jangkauan registrasi, Kemensos secara aktif menggandeng berbagai elemen masyarakat. Di antaranya adalah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan anggota Karang Taruna, yang akan bertindak sebagai agen Perlinsos. Pemerintah juga mendorong partisipasi dari pendamping desa, penyuluh pertanian, kader keluarga berencana, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta relawan dari berbagai komunitas.
Secara khusus, Gus Ipul mewajibkan seluruh pendamping PKH untuk menjadi agen Perlinsos dan bertanggung jawab mendaftarkan seluruh keluarga yang berada di bawah dampingan mereka.
“Kalau pendamping PKH wajib. Wajib menjadi agen Perlinsos, dan wajib mendaftarkan seluruh keluarga yang didampingin,” tegasnya.
Peran agen Perlinsos menjadi sangat vital, terutama dalam membantu masyarakat yang menghadapi kendala dalam menggunakan layanan digital. Kendala ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tidak memiliki ponsel pintar, belum memahami prosedur pendaftaran, hingga kekhawatiran akan kehilangan hak bansos setelah melakukan registrasi.
Pengalaman uji coba Perlinsos Digital di Banyuwangi menjadi bukti nyata pentingnya peran pendampingan. Gus Ipul mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen penduduk Banyuwangi telah terdaftar dalam sistem layanan digital pemerintah. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 10 persen yang berhasil melakukan registrasi secara mandiri, sementara mayoritas lainnya memerlukan bantuan dari agen Perlinsos.
“Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat masih belum bisa mengikuti seluruh layanan digital pemerintah. Maka itulah diperlukan agen-agen Perlinsos,” ujar Gus Ipul.
Ia menyampaikan apresiasinya kepada para agen yang telah berperan aktif membantu masyarakat mengakses layanan Perlinsos. Gus Ipul juga kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menjadi agen Perlinsos demi menjangkau lebih banyak warga.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa perluasan Perlinsos Digital merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akurasi data dan ketepatan penyaluran bansos. Inisiatif ini juga terintegrasi dengan program Sekolah Rakyat.
“Datanya makin akurat, Bansosnya tepat sasaran, dan terakhir, kita intervensi dengan sekolah rakyat. Tiga-tiganya saling terhubung, tiga-tiganya saling menopang, tidak terpisah, dan untuk itu kerja kita harus terarah, terpadu, berkelanjutan,” jelas Gus Ipul.
Sebelumnya, di hadapan sekitar 1.400 pilar sosial, Gus Ipul memaparkan prinsip ‘Kerja Cepat Pasal 34’ yang menjadi pedoman Kemensos dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Prinsip ini menekankan pentingnya kerja cepat yang didukung oleh kepedulian dan data akurat melalui Digitalisasi Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN) agar program kesejahteraan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Ada satu hal penting pesan Bapak Presiden kepada kami berdua (Mensos dan Wamensos). Yang saya terjemahkan dalam bahasa yang mudah-mudahan gampang diingat: kerja cepat Pasal 34,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial. Pelaksanaan yang efektif dari amanat ini sangat membutuhkan data yang akurat untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan penanganan yang tepat.
“Kita bisa mengeksekusi Pasal 34 dengan baik kalau kita menggunakan data yang akurat,” ujarnya.
Gus Ipul turut menekankan peran krusial pilar sosial, seperti pendamping PKH, TKSK, PSM, dan Karang Taruna, dalam mendampingi masyarakat yang membutuhkan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip ‘Kerja Cepat Pasal 34’.
Di sisi lain, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut menggarisbawahi peran penting pilar-pilar sosial. Ia menyatakan bahwa para pilar ini sangat membantu pemerintah, terutama dalam penanganan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Hal ini disampaikan Munafri di hadapan para pilar sosial.
“Para pilar inilah yang terus membantu pemerintah dalam memberikan dukungan kepada kami, bagaimana menyelesaikan atau memberikan bantuan kepada masyarakat,” ujar Munafri.
Ia menambahkan bahwa sebagai kota terbesar di timur Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Makassar juga menghadapi berbagai persoalan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh pilar sosial berupaya memperkuat mitigasi terhadap bencana alam maupun bencana sosial.
“Maka dari itu kami dari Pemkot bersama seluruh pilar memberikan penguatan terhadap mitigasi baik bencana alam maupun bencana sosial,” kata Munafri.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V, Andi Iwan Darmawan Aras, memberikan apresiasi tinggi kepada Gus Ipul dan jajarannya atas kinerja dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia menyebutkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang menerima alokasi terbanyak untuk program ini.
“Kami di Sulawesi Selatan sangat berterima kasih kepada Pak Menteri, sudah mengalokasikan sembilan lokasi di sembilan kabupaten/ kota untuk 2025, dan 2026 ini ada empat lokasi lagi. Provinsi Sulsel termasuk provinsi yang paling tinggi progres sekolah rakyatnya di Indonesia,” ungkap Andi.
Menurutnya, percepatan pembangunan gedung sekolah di Sulsel merupakan hal yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, dengan target penyelesaian dalam waktu kurang dari setahun.
“Percepatan pembangunan ini baru kali ini mungkin di Indonesia. Ada pembangunan gedung sekolah harus selesai dalam waktu hanya kurang dari setahun,” katanya.