JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam dua tahun terakhir terus berupaya memperkuat transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif ini diwujudkan melalui penerapan prinsip ‘Digital by Design’ dan ‘Digital by Justice’.
Pendekatan ini memastikan pemanfaatan teknologi tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan dan perlindungan hak seluruh masyarakat. Melalui strategi omnikanal, pemerintah mengoptimalkan berbagai saluran layanan, mencakup layanan digital, layanan mandiri, program jemput bola, hingga layanan konvensional. Tujuannya adalah agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah terpencil dan penyandang disabilitas.
Di bawah kepemimpinan Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto, Kementerian PAN-RB juga mempercepat proses penyederhanaan layanan. Aparatur Sipil Negara (ASN) didorong untuk berperan sebagai agen perlinsos guna memperluas jangkauan program bantuan sosial.
Cakupan digitalisasi perlinsos mengalami perluasan signifikan. Dari hanya 43 kabupaten/kota pada Agustus 2026, kini telah menjangkau 153 kabupaten/kota pada September 2026, dan menargetkan 514 kabupaten/kota pada 20 Oktober 2026.
Transformasi ini berdampak pada efisiensi pendaftaran bantuan sosial. Sebelumnya, proses ini membutuhkan sembilan langkah, memakan waktu hingga 200 hari, dan menghabiskan biaya sekitar Rp 150.000. Kini, masyarakat dapat mendaftar secara mandiri melalui portal atau dengan bantuan agen perlinsos, dengan proses verifikasi data yang dilakukan secara otomatis.
“Kini pendaftaran bisa selesai dalam hitungan menit. Hingga saat ini tercatat sekitar sembilan juta kepala keluarga telah terdaftar dan akan terus bertambah,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar digitalisasi pemerintahan tidak menyulitkan warga dengan banyaknya aplikasi. Sebelumnya, terdapat puluhan ribu aplikasi yang dibangun secara sporadis oleh instansi pemerintah. Kini, belanja teknologi informasi dievaluasi berdasarkan manfaat dan kesesuaiannya, sementara Kementerian PAN-RB mengoordinasikan keterpaduan sistem pelayanan publik agar lebih efisien.
Selain integrasi pendekatan omnikanal, KemenPAN-RB juga berfokus pada peningkatan pelayanan bagi ASN melalui platform tunggal ‘Smart ASN’. Platform ini menyediakan layanan kepegawaian yang terintegrasi dan mudah diakses, mencakup seluruh tahapan siklus kepegawaian mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi kinerja, hingga manajemen talenta ASN.