Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil) bertekad memperkuat sinergi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, pada Rabu (14/10). Diskusi mereka berfokus pada tiga pilar utama: integrasi layanan publik berbasis teknologi, optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, dan koordinasi program prioritas nasional.
Rini Widyantini menekankan bahwa reformasi birokrasi harus diukur dari dampaknya terhadap pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menambahkan bahwa program-program di bawah koordinasi Kemenko Infrawil, seperti pembangunan infrastruktur, dapat menjadi bukti nyata capaian reformasi birokrasi tematik yang berkontribusi pada prioritas pembangunan nasional.
“Sebagai kementerian koordinator, reformasi birokrasi tematik justru menjadi kekuatan. Pembangunan infrastruktur, perumahan, jembatan, dan sebagainya bisa menjadi evidence atas capaian yang telah dilakukan,” ujar Rini dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Kamis (15/10/2026).
Salah satu inisiatif yang dibahas adalah pengembangan ekosistem layanan perumahan nasional. Konsep ini dirancang untuk menciptakan keterhubungan data antarinstansi, menyediakan akses informasi yang terpusat, mempermudah penentuan kriteria penerima program, memperlancar akses pembiayaan, hingga menyederhanakan proses layanan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pertemuan tersebut juga menyoroti penguatan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur. Penerapan sistem merit dinilai krusial untuk memastikan mobilitas, rotasi, dan pemanfaatan talenta aparatur dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi ajang penting untuk menyelaraskan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Infrawil. Hal ini mencakup pengelolaan SDM aparatur dan percepatan program-program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden.
“Kemenko Infrawil terus berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang semakin adaptif, cepat, dan terintegrasi. Kita wujudkan pelayanan publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia,” tutur AHY.
Menutup pertemuan, AHY menyampaikan apresiasinya atas penjelasan dan masukan yang diberikan oleh Menteri PANRB beserta jajarannya. Ia berharap sinergi lintas kementerian ini akan membuahkan hasil yang signifikan.
“Terima kasih atas penjelasan, semangat, sekaligus masukan kepada kami. Mudah-mudahan selalu ada progres yang baik,” pungkas AHY.