JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan revitalisasi terhadap sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di seluruh wilayah Ibu Kota. Program penataan ini dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2027.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa selain penataan, beberapa JPO yang sudah tidak lagi berfungsi secara optimal juga akan dibongkar. Hal ini merupakan bagian dari upaya Pemprov untuk membenahi fasilitas publik di Jakarta.
“Untuk JPO sudah menjadi program pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga bahwa ada sebagian memang pelaksanaannya baru pada awal tahun depan,” ujar Pramono di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Ia menambahkan, pembongkaran beberapa JPO yang sebelumnya direncanakan tertunda karena jadwal pelaksanaan yang memang ditetapkan pada periode Oktober-November 2026. Pembongkaran ini dipastikan tidak akan mengganggu arus lalu lintas maupun pergerakan pejalan kaki.
“Dan itu kan sama sekali tidak mengganggu transportasi yang ada dan juga orang, karena memang JPO itu sebenarnya betul-betul sudah tidak berfungsi dengan baik, tidak difungsikanlah,” jelasnya.
Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI akan segera menyelesaikan proses pembongkaran JPO yang dianggap tidak lagi relevan atau berfungsi. Langkah ini diambil untuk memastikan fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Penataan JPO ini menjadi salah satu program prioritas Pemprov DKI dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki. Beberapa JPO yang sempat menjadi sorotan publik karena dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan, seperti yang berlokasi di Jati Padang hingga Kota Bambu, direncanakan masuk dalam agenda revitalisasi.