Jakarta – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak secara resmi mengemban tugas sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Penyerahan tugas ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, pada Senin (19/10).
Maruli menyatakan bahwa perluasan mandat BNPPDT ini akan membawa fokus ganda. Selain melanjutkan program pengelolaan perbatasan yang sudah berjalan, badan ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang berpotensi menjadi zona penyangga (buffer zone) negara.
“Selain mengelola perbatasan, kami juga akan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah yang diharapkan menjadi buffer zone, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Mendagri,” ujar Maruli dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026). Ia menambahkan bahwa program yang telah direncanakan tahun ini akan diimplementasikan pada tahun mendatang, serta program yang sedang berjalan akan dievaluasi untuk peningkatan.
Sebelum penyerahan tugas, Maruli telah menerima arahan langsung dari Mendagri Tito mengenai pelaksanaan tugas BNPPDT. Ia berkomitmen untuk memanfaatkan perangkat kelembagaan yang ada guna menjalankan mandat tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional.
Tugas Strategis BNPPDT
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa BNPPDT memiliki sejumlah tugas strategis yang krusial bagi kedaulatan dan pembangunan Indonesia. Tugas-tugas tersebut meliputi koordinasi pengelolaan perbatasan darat dan laut, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penyelesaian persoalan batas negara, serta pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
“Pertama, untuk menjaga daerah perbatasan dan mengoordinasikan pengelolaannya, terutama perbatasan darat dan laut,” jelas Tito.
Terkait pengelolaan PLBN, Tito menyampaikan bahwa dari 15 pos lintas batas yang telah dibangun, 12 di antaranya sudah beroperasi. Tiga PLBN lainnya masih terkendala karena belum memiliki counterpart atau fasilitas pendukung di negara tetangga.
Penyelesaian persoalan batas negara pada sejumlah segmen juga menjadi perhatian utama BNPPDT. Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya pembangunan kawasan perbatasan yang diarahkan pada pemerataan akses layanan dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal akan lebih efektif,” kata Tito, menunjukkan keyakinannya pada kepemimpinan Maruli.
Dengan mandat yang kini mencakup pengelolaan perbatasan sekaligus daerah terpencil, BNPPDT diharapkan dapat menyelaraskan koordinasi lintas sektor dengan kebutuhan pembangunan di lapangan. Keberlanjutan program-program ini menjadi kunci dalam upaya menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.