JAKARTA – Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran UNESCO sebagai pilar perdamaian, kerja sama multilateral, dan jembatan antarbangsa. Penegasan ini disampaikan dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO, di mana Indonesia menyoroti berbagai tantangan global yang dihadapi dunia saat ini.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa perdamaian berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada kesepakatan politik, melainkan harus dibangun melalui pendidikan yang memperluas kesempatan, ilmu pengetahuan yang mendorong kemajuan, kebudayaan yang memperkuat saling pengertian, serta akses informasi yang membuat masyarakat lebih tangguh. Pernyataan ini disampaikan dalam forum yang dihadiri 40 negara anggota dan sejumlah negara observer, yang dibuka oleh Direktur Jenderal UNESCO Prof. Khaled El-Enany dan dipimpin Ketua Dewan Eksekutif UNESCO Dr. Nasser Bin Hamad Al Hinzab.
Fadli mengungkapkan keprihatinan Indonesia terhadap konflik yang berdampak pada masyarakat sipil, institusi pendidikan, warisan budaya, jurnalis, pendidik, serta pengungsi. Indonesia menyerukan semua pihak untuk memenuhi kewajiban moral dan hukum serta menyelesaikan sengketa secara damai sesuai Piagam PBB. UNESCO dinilai perlu memperkuat upaya dokumentasi kerusakan, perlindungan warisan budaya, keberlanjutan pendidikan, dan kebebasan berekspresi di wilayah terdampak konflik.
Keberagaman sebagai Kekuatan Indonesia
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 1.340 kelompok etnis dan 718 bahasa, Indonesia memahami pentingnya menjaga keberagaman sebagai sumber ketahanan dan modal pembangunan berkelanjutan. Indonesia berbagi pengalaman dalam pelindungan warisan budaya hidup, pendidikan inklusif, penguatan ilmu kelautan, kesiapsiagaan tsunami, pengintegrasian pengetahuan ilmiah dengan lokal, serta pengembangan tata kelola kecerdasan artifisial (AI) yang etis.
Repatriasi sebagai Pilar Kedaulatan Budaya
Fadli menegaskan bahwa repatriasi merupakan bagian penting dari kedaulatan budaya Indonesia. Indonesia terus berupaya mengembalikan benda dan artefak budaya, termasuk Koleksi Dubois dari Belanda yang berisi lebih dari 30.000 fosil terkait Homo erectus. Bagi Indonesia, repatriasi adalah keharusan moral untuk memulihkan keutuhan warisan budaya dan mengatasi ketidakadilan sejarah. Ia menyerukan negara anggota UNESCO untuk memperkuat kerja sama dalam perlindungan warisan budaya dan mendorong pengembalian kekayaan budaya ke negara asal.
Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO menunjukkan bahwa multilateralisme akan semakin kuat ketika lebih banyak bahasa, budaya, dan perspektif mendapatkan ruang dalam kerja sama internasional.
Tiga Prioritas Indonesia untuk UNESCO
Indonesia mengusulkan tiga prioritas untuk memperkuat dampak UNESCO ke depan. Pertama, transformasi digital yang berpusat pada manusia, inklusif, dan dapat diakses semua. Indonesia, sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology, mendorong dukungan bagi negara berkembang dalam pemanfaatan AI yang etis dan inklusif. “Kemajuan teknologi harus mempersempit kesenjangan, bukan memperlebar ketidaksetaraan. Tata kelola AI harus tetap etis dan transparan, dengan menghormati keberagaman budaya dan bahasa serta hak-hak masyarakat,” ujar Fadli.
Kedua, memperkuat multilateralisme di tengah fragmentasi global. UNESCO harus tetap menjadi ruang dialog dan kerja sama meskipun terdapat perbedaan politik, serta menjadikan pengetahuan dan saling pengertian sebagai jembatan mengatasi perpecahan.
Ketiga, mendorong reformasi UNESCO agar lebih efektif, koheren, lincah, dan responsif, tanpa mengurangi mandat fundamentalnya.
Dorong Keterwakilan Geografis yang Berimbang
Indonesia juga menekankan pentingnya keterwakilan geografis yang adil di Sekretariat UNESCO. Negara-negara anggota, khususnya dari kawasan Asia dan Pasifik, masih kurang terwakili. Indonesia mendorong Sekretariat UNESCO yang lebih representatif untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas organisasi. Selain itu, peran strategis Komisi Nasional untuk UNESCO sebagai jembatan antara organisasi, pemerintah, universitas, masyarakat, dan masyarakat sipil diakui.
Fadli menegaskan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama membangun UNESCO yang lebih kuat, representatif, dan efektif. “UNESCO harus menjadi platform bagi pengetahuan, jembatan di tengah perbedaan, penjaga kemanusiaan kita bersama, dan di atas segalanya, pembangun perdamaian,” pungkasnya.