Gus Ipul Ajak Civitas Akademika UNP Jadi Agen Perlindungan Sosial Digital

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengajak seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Padang (UNP) untuk berperan aktif dalam upaya perluasan perlindungan sosial (Perlinsos). Fokus utama ajakan ini adalah membantu pemerintah dalam memperbaiki akurasi data penerima manfaat dan menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan sosial.

Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan kuliah umum di Gedung Rectorate and Research Center UNP, Padang, Sumatera Barat, pada Rabu (7/10/2026). Acara yang bertema ‘Kolaborasi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial’ ini dihadiri oleh Rektor UNP Krismadinata, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Syaifullah, serta jajaran staf khusus dan tenaga ahli Menteri Sosial.

Dalam paparannya, Gus Ipul menggarisbawahi amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, konsep perlindungan sosial tidak hanya sebatas penyaluran bantuan, melainkan juga mencakup upaya pemberdayaan keluarga miskin agar mandiri dan pencegahan agar kemiskinan tidak diwariskan ke generasi berikutnya. “Jalan yang paling terpuji dan teruji yaitu pendidikan,” ujar Gus Ipul.

Pemerintah, jelas Gus Ipul, menerapkan tiga pendekatan utama dalam menangani kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan dan perlindungan sosial. Kedua, meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan. Ketiga, mencegah transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Pendekatan terakhir ini diwujudkan melalui program Sekolah Rakyat yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Gus Ipul menjelaskan bahwa anak-anak yang mengikuti Sekolah Rakyat seringkali memiliki beragam permasalahan, mulai dari putus sekolah, persoalan kesehatan dan psikososial, hingga masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat mengintegrasikan pendidikan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. “Sekolah Rakyat ini khusus untuk yang miskin. Maka di sini tidak ada tes akademik. Mahasiswa-mahasiswa UNP ini bersyukurlah, kalian sudah luar biasa diseleksi lewat akademik bisa sampai sini. Di Sekolah Rakyat, pokoknya miskin, memenuhi syarat, masuk,” katanya.

Kuliah umum tersebut diwarnai interaksi hangat dan kelakar antara Gus Ipul dengan moderator serta peserta. Salah satu topik yang dibahas adalah pentingnya data yang akurat sebagai fondasi program perlindungan sosial. Pemerintah saat ini mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan ketepatan sasaran program. “Kalau kita ingin tepat sasaran, datanya harus akurat. Itu dulu kata kuncinya. Tidak sekadar data, tapi data yang bisa dibaca, data yang bisa dipahami, dan kemudian menjelaskan dengan baik kondisi objektif dari setiap keluarga dan individu,” tegas Gus Ipul.

Data yang akurat juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi ketimpangan yang mungkin tidak terlihat dari angka umum. Gus Ipul mencontohkan adanya kabar baik penurunan kemiskinan secara nasional, namun ia menekankan bahwa penurunan tersebut belum merata antara perkotaan dan perdesaan. Ia memaparkan bahwa dari hampir 500 ribu penduduk yang keluar dari kemiskinan antara September 2025 hingga Maret 2026, sekitar 350 ribu berasal dari perkotaan, sementara di desa hampir tidak ada pergerakan signifikan.

“Jadi ada ketimpangan penurunan. Kemiskinan antara kota dan desa. Jadi ini contoh-contoh ya. Bagaimana data ini bisa membuat kita lebih bisa melihat realitas dan kemudian menuntun kita untuk intervensi. Yang mana dulu dan apa dulu? Mana yang perlu perlindungan sosial, mana yang memerlukan pemberdayaan? Ini semua harus terhubung satu dengan yang lainnya,” ungkap Gus Ipul.

Oleh karena itu, Gus Ipul secara khusus mengundang sivitas akademika UNP untuk berkontribusi dalam pembaruan data dan perluasan akses masyarakat terhadap Perlinsos. Pemerintah telah menyediakan berbagai jalur partisipasi masyarakat, termasuk melalui aplikasi Cek Bansos untuk usul dan sanggah, serta pengembangan Perlinsos Digital untuk pendaftaran dan registrasi ulang. “Saya undang seluruh dosen, seluruh pimpinan UNP dan mahasiswa, bantu kami untuk memperoleh data yang akurat. Kita buka partisipasi masyarakat. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan jalur pemerintah,” katanya.

Gus Ipul menyadari bahwa perluasan layanan digital masih menghadapi tantangan, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, tidak memiliki smartphone, atau kurang percaya diri dalam melakukan pendaftaran mandiri. Untuk itu, ia mengajak sivitas akademika UNP untuk menjadi Agen Perlinsos. Peran ini dimulai dari lingkungan terdekat, seperti membantu tetangga atau saudara yang dikenal untuk merekam data mereka ke dalam sistem layanan digital. “Semua bisa jadi Agen Perlinsos. Untuk siapa? Terdekatnya dulu, tetangganya, saudaranya yang dikenal dulu saja, enggak usah yang jauh-jauh. Bantu masukkan data-datanya supaya mereka bisa terekam dalam layanan digital,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa peran Agen Perlinsos sebatas membantu masyarakat mengakses sistem, bukan menentukan kelayakan penerima bantuan sosial. Penentuan kelayakan tetap menjadi wewenang pemerintah melalui proses verifikasi dan pemadanan data, serta tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan sanggahan.

Gus Ipul menambahkan bahwa pembenahan data dan perluasan Perlinsos pada akhirnya bertujuan mendorong perubahan kondisi keluarga. Bantuan sosial (bansos) berfungsi sebagai penyangga awal, yang kemudian dilanjutkan dengan program pemberdayaan agar keluarga tidak terus bergantung pada bantuan. “Bansos itu sementara, berdaya itu yang selamanya,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul mengapresiasi keterlibatan UNP dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk penyediaan fasilitas pembelajaran dan lahan untuk pembangunan gedung permanen di Kabupaten Padang Pariaman. Keterlibatan ini dinilai sebagai wujud nyata peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan, yang melampaui ranah pendidikan dan riset, hingga menjangkau kelompok masyarakat yang tertinggal. “Ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah, termasuk akademisi, dunia kampus. Mereka yang tersisih, mereka yang papa, mereka yang tidak terbawa dalam proses pembangunan, inilah PR kita bersama. Saya minta bantuan dan sekaligus berharap untuk kolaborasi dengan UNP,” tutup Gus Ipul.

Tinggalkan komentar