JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menanggapi munculnya wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ganjar, perhatian saat ini seharusnya tertuju pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang masih belum teratasi.
“Bagaimana kalau hari ini kita konsentrasi pada asap yang sudah mulai mendapatkan protes dari (negara) tetangga. Karena penting mendapatkan perhatian dari seluruh pemegang otoritas politik,” ujar Ganjar saat dihubungi pada Minggu (11/10/2026).
Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak ada bukti ijazah SMA yang dilaporkan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Pasca putusan MK tersebut, pihak penggugat berencana melakukan audiensi ke DPR, MPR, serta partai politik untuk membahas kemungkinan impeachment terhadap Gibran.
Ganjar menekankan bahwa penanganan karhutla harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menyoroti bahwa beberapa negara tetangga telah menyampaikan protes karena terdampak langsung oleh kabut asap akibat karhutla di Kalimantan.
“Kita malu sebagai bangsa tidak bisa membereskan ini dengan segera,” tegas Ganjar.
Sebelumnya, penggugat syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024, yang diwakili Denny Indrayana, menyatakan akan melakukan audiensi ke DPR, DPD, hingga MPR setelah gugatan mereka tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Denny Indrayana menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyusun surat permintaan waktu kepada lembaga legislatif tersebut.
“Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD,” kata Denny kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/10).
Denny meminta agar lembaga legislatif tersebut dapat mempertimbangkan pemakzulan terhadap Gibran. Selain mendatangi lembaga legislatif, ia juga berencana mengunjungi partai-partai politik.
“Ingat, pemakzulan itu ada di DPR, MK, kembali ke DPR sebelum ke MPR, dan MPR itu selain unsur DPR ada unsur DPD. Jadi kita juga ingin melihat bagaimana posisi DPD. Kalau DPR, kita ingin lihat bagaimana posisi partai. Karena itu kita juga akan datang ke partai-partai,” jelasnya.
Denny kemudian menyoroti posisi PDI Perjuangan sebagai partai asal Gibran dan ayahnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku penasaran dengan respons dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Bagaimana posisi PDI Perjuangan? PDI Perjuangan penting nih. Bu Mega bagaimana posisinya? Melihat kadernya, walaupun sudah mantan, Pak Jokowi dan Gibran memperlakukan bangsa Indonesia seperti ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, kuasa hukum Denny Indrayana, Refly Harun, menjelaskan alasan pihaknya mengunjungi DPR. Ia menyatakan bahwa DPR adalah lembaga yang berhak memulai proses pemakzulan.
“Yang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang kemudian memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengusulkan the initial of impeachment, ya. Inisiasi untuk melakukan pemakzulan, itu pintu pertama,” kata Refly.
Refly menambahkan bahwa pihaknya kini berfokus untuk mendorong agar proses pemakzulan dapat terlaksana. Ia juga berharap pihak Istana memperhatikan isu ini.
“Sekarang tinggal kita bagaimana mendorong ini dan akhirnya kemudian bisa gol. Ya tentu memang akan lebih mudah pekerjaan ini kalau seandainya ada concern, ya, ada perhatian dari kekuasaan yang paling tinggi. Tetapi kalaupun tidak, atau belum perhatian, ya kita ikut ketuk juga ke sana. Jadi Istana pun kita akan ketuk pintunya juga,” tuturnya.