JAKARTA – Penguatan ketahanan pangan nasional menunjukkan hasil positif dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peningkatan produksi beras dan jagung pada 2025, pengadaan beras dalam negeri yang melampaui target pada 2026, serta penguatan cadangan pangan pemerintah menjadi bukti nyata. Berbagai kebijakan strategis, termasuk penetapan harga gabah, pembangunan irigasi, dukungan sarana produksi, dan inovasi pertanian, menjadi tulang punggung capaian ini di seluruh wilayah Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan signifikan pada produksi padi nasional sepanjang 2025. Angka 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG) menunjukkan peningkatan 13,29% dari tahun sebelumnya. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi penduduk, produksinya mencapai 34,69 juta ton, bertambah 4,07 juta ton. Peningkatan ini juga dibarengi dengan bertambahnya luas panen padi sebesar 12,69% menjadi 11,32 juta hektare.
Komoditas jagung juga menunjukkan kinerja positif. Produksi jagung pipilan kering berkadar air 14% pada 2025 tercatat sebesar 16,16 juta ton, naik 6,74% dari 2024. Capaian ini tidak hanya memperkuat pasokan bahan pangan dan pakan, tetapi juga menegaskan pentingnya diversifikasi produksi di luar beras.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa ketahanan pangan adalah kunci daya tahan bangsa dalam menghadapi ketidakpastian global dan perubahan iklim. Ia juga menegaskan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi risiko El Nino dan kekeringan. “Alhamdulillah swasembada pangan sudah, cadangan pangan kita cukup,” ujar Prabowo saat kunjungan ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur.
Di sisi penyerapan hasil panen, Perum BULOG mencatat rekor pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga 11 Oktober 2026, realisasi pengadaan mencapai 4.131.492 ton setara beras, melampaui target 4 juta ton. Angka ini merupakan pengadaan tertinggi sepanjang sejarah BULOG dan melampaui realisasi 2025 yang sebesar 3.191.969 ton setara beras.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama berbagai pihak di sentra produksi. “Keberhasilan melampaui target ini menjadi bukti bahwa dengan kerja bersama, amanah Pemerintah dapat kita jalankan secara optimal,” katanya.
Upaya menjaga cadangan dan keterjangkauan pangan terus dilakukan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada di kisaran 4,6 juta ton per 18 September 2026. Pemerintah juga melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menyiapkan alokasi bantuan pangan beras bagi 33,24 juta penerima untuk periode Oktober-Desember 2026, masing-masing 10 kilogram per bulan.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya cadangan beras untuk menjaga akses pangan masyarakat. “Stok kita di Bulog, hari ini masih ada 4,6 juta ton,” ungkapnya saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Pekanbaru, Riau.
Pemerintah juga berupaya menjaga kepentingan petani dengan mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui kebijakan pengadaan dalam negeri.
Capaian pangan nasional juga didukung kontribusi daerah yang signifikan. Produksi padi Sumatera Selatan pada 2025 mencapai 3,63 juta ton GKG, meningkat 24,67% dari tahun sebelumnya. Wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung terus menjadi basis produksi pangan sekaligus penguatan infrastruktur pertanian.
Di Pulau Jawa, Jawa Timur memimpin dengan produksi 10,44 juta ton GKG, disusul Jawa Barat dengan 10,23 juta ton GKG pada 2025, menjadikan keduanya penopang utama pasokan beras nasional.
Wilayah luar Jawa turut berkontribusi. Kalimantan Selatan mencatat produksi padi 1,18 juta ton GKG pada 2025, naik 14,55%. Sulawesi Selatan menghasilkan 5,47 juta ton GKG, meningkat 13,45%, sementara Nusa Tenggara Barat tumbuh 17,56% menjadi 1,71 juta ton GKG.
Papua Selatan menunjukkan kontribusi wilayah timur dengan produksi 362,54 ribu ton GKG pada 2025. Kementerian Pertanian melaporkan pengembangan 83.030 hektare lahan baru dan optimalisasi 54.399 hektare di Tanah Papua hingga 2026 untuk mendukung produktivitas.
Dukungan infrastruktur irigasi juga menjadi prioritas. Kementerian Pekerjaan Umum merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang melayani sekitar 589.606 hektare pada 2025 dan menargetkan 750.000 hektare pada 2026. “Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo.
Modernisasi pertanian diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong penggunaan Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial. Penerapan sensor tanah di Sragen, Jawa Tengah, dilaporkan mampu menekan pemakaian pupuk hingga 53%. Di Sukabumi, Jawa Barat, teknologi IoT dimanfaatkan pembudidaya ikan nila untuk menjaga kualitas air.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa teknologi harus menjangkau desa-desa. “Teknologi digital jangan hanya dinikmati di perkotaan, tetapi harus masuk ke desa-desa untuk mendukung program swasembada pangan Presiden,” katanya.
Pemerintah menyadari pentingnya pengendalian harga di tingkat konsumen, kelancaran distribusi, perlindungan pendapatan petani, serta antisipasi cuaca ekstrem. Data BPS menunjukkan produksi beras pada Agustus 2026 masih mengalami penurunan secara tahunan, sehingga kesinambungan produksi, penguatan irigasi, dan pengelolaan cadangan tetap menjadi prioritas.
Memasuki tahun ketiga, pemerintah melanjutkan langkah lintas kementerian dan daerah untuk memastikan produksi pangan tidak hanya meningkat, tetapi juga terserap baik, tersimpan memadai, dan terjangkau masyarakat. “Dengan kontribusi sentra pangan dari Sumatera hingga Papua, ketahanan pangan nasional diarahkan menjadi fondasi kemandirian ekonomi sekaligus perlindungan masyarakat di tengah tantangan global,” tutupnya.