Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kedaulatan Pangan Menguat, Petani dan Nelayan Diberdayakan

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) melaporkan bahwa dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, fondasi kedaulatan pangan nasional telah berhasil diperkuat. Indonesia diklaim tidak lagi mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi domestik dan telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan utama.

Delapan komoditas yang telah mencapai swasembada tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah. Upaya pemerintah juga difokuskan pada perbaikan posisi petani dan nelayan dalam rantai pangan nasional.

Melalui koordinasi lintas sektor, Kemenko Pangan mendorong agar peningkatan produksi dan ketersediaan pangan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan para penyedia pangan tersebut. “Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri. Namun, capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).

Di sektor pertanian, harga gabah di tingkat petani dilaporkan meningkat menjadi minimal Rp6.500 per kilogram dan jagung minimal Rp5.500 per kilogram. Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami kenaikan signifikan dari 116 menjadi 131. Pemerintah juga telah menyederhanakan regulasi distribusi pupuk bersubsidi guna mempercepat penyalurannya kepada petani.

Sementara itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan kesejahteraan nelayan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) saat ini tercatat 103, dengan target peningkatan hingga 120. Upaya ini diwujudkan melalui pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hingga tahun 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 KNMP serta pengembangan budidaya ikan tematik di 40.000 titik untuk menopang ekonomi masyarakat pesisir.

Di tingkat desa, peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diperkuat sebagai penopang ekonomi. Sebanyak 10.070 koperasi telah resmi beroperasi dari lebih dari 28 ribu koperasi yang terbangun, dengan target peningkatan menjadi 35 ribu hingga 40 ribu pada akhir tahun ini. KDKMP disiapkan sebagai infrastruktur ekonomi desa yang mendukung penyaluran produk bersubsidi, program bantuan sosial, serta memperpendek rantai distribusi.

Zulhas menambahkan bahwa transformasi pangan memerlukan lingkungan yang terjaga dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Pihaknya mendorong penguatan tata kelola lingkungan, khususnya pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Hal ini mencakup pengolahan sampah di sumber dan pemanfaatan residu sampah menjadi sumber energi listrik melalui teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Dalam empat bulan terakhir, setidaknya empat calon lokasi PSEL telah memulai peresmian pembangunannya, yaitu PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya 1, dan Legok Nangka Bandung. Pemerintah menargetkan setidaknya 21 PSEL terbangun hingga akhir tahun 2028 atau 2029. Percepatan pembangunan PSEL didukung oleh Perpres 109 Tahun 2025 yang menyederhanakan prosedur dan memperkuat koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah.

Di bidang pasar karbon, Indonesia kini memiliki Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi tata kelola nasional yang tertib dan transparan. Zulhas menyatakan bahwa capaian dua tahun ini menjadi landasan untuk kerja lanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah gejolak global.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan pangan harus diukur dari kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan penghidupan yang lebih baik bagi petani dan nelayan. “Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa. Dengan kerja bersama, insyaallah fondasi yang kita bangun hari ini akan membuat Indonesia lebih tangguh menghadapi perubahan dan gejolak pangan dunia,” pungkasnya.

Tinggalkan komentar